Berita

Boediono/net

Timwas hanya Mau Klarifikasi ke Boediono Bukan Investigasi

SABTU, 07 DESEMBER 2013 | 09:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tim Pengawas Century ingin kembali memanggil Wakil Presiden Boediono karena ada beberapa keterangan yang ia sampaikan usai diperiksa KPK pada Sabtu (23/11) lalu berbeda dengan apa yang ia sampaikan saat diundang Pansus pada awal 2010 lalu.

Saat itu, Boediono diperiksa KPK sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia terkait kasus bailout Bank Century. "Kami ingin jadikan panggilan itu sebagai klarifikasi, bukan investigasi," jelas anggota Timwas Century, Hendrawan Supratikno, dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, pagi ini (Sabtu, 7/12).

Beberapa keterangan yang akan diklarifikasi itu antara lain, soal dana talangan yang terus membengkak dari Rp 630 miliar menjadi akhirnya Rp 6,7 trilun yang merupakan kewanangan Lembaga Penjamin Simpanan.


Timwas juga ingin mengklarifikasi pernyataan Boediono bahwa proses pemberian dana talangan itu adalah pengambilalihan, bukan penyelamatan. Kalau penyelamatan melibatkan pemegang saham, dalam hal ini Robert Tantular bersama Rapat Ali dan Hesyam Al Waraq. "Kalau pengambilalihan tidak ikut dilibatkan," jelas politikus PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Timwas juga akan menanyakan soal surat kuasa yang diberikan Boediono kepada pejabat BI untuk memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century. Termasuk yang ingin dikonfirmasi adalah keterangan Boediono dalam rapat pada 19 September 2008 sore dengan Jusuf Kalla sebagai acting Presiden saat itu kondisi ekonomi Indonesia disebut solid, percaya diri dan siap menghadapi krisis ekonomi.

"Tapi malam harinya ada rapat dengan atmosfir yang bertolak belakang, Indonesia seakan-akan mau kiamat. Ini kan perlu ditanyakan," tegasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya