Berita

foto: net

Politik

CENTURYGATE

Nasdem: Segera Gunakan HMP, DPR Jangan Ulur-ulur Waktu!

JUMAT, 06 DESEMBER 2013 | 17:28 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

DPR RI jangan mengulur-ulur waktu dalam permainan politik kasus bail out Bank Century.

Hal itu diserukan Ketua DPP Bidang Pemerintahan Partai Nasdem, Akbar Faisal, yang juga mantan anggota Pansus Centurygate DPR.

Akbar berharap upaya dirinya saat masih di DPR RI mendorong hak menyatakan pendapat (HMP) segera digulirkan oleh anggota DPR sekarang.


"Kami harap DPR tak lagi perpanjang penyelesaian masalah Century dengan ikut pula bermain. DPR bisa mengambil sikap yang tegas dengan melakukan kewenangan hak menyatakan pendapat sesuai aturan UU," ungkap Akbar Faisal, dalam keterangan pers sikap Partai Nasdem soal Kasus Century, di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Jumat (6/12).

Dia memastikan, Pansus Kasus Century memutuskan pemerintah telah bersalah mengeluarkan kebijakan bail out Century setelah menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Soal panggilan terhadap Wakil Presiden Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia, Akbar memahaminya.

"Karena ada lagi yang ditanyakan. Orang yang paling bertanggung jawab adalah Pak boediono yang saat itu jabat Gubernur BI," tegasnya.

Untuk proses hukumnya, Nasdem juga meminta KPK tak terlalu lama selesaikan kasus Century, dan bergerak segesit kasus lainnya.

"Meminta SBY yang juga sebagai Ketua Umum Demokrat untuk memerintahkan fraksinya di DPR ikut menyatakan pendapat agar tidak terjebak dalam kasus ini. Kasus ini sdh menjebak kita selama tahunan," ujarnya.

Bahkan, Nasdem juga menyarankan Boediono yang tersangkut kasus ini selama empat tahun terakhir untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.

"Wapres Boediono lebih baik mundur saja. Masa Wapres hanya mengurusi soal ini saja, seperti tak bisa berbuat apa-apa," tegasnya. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Wall Street Variatif, Nasdaq Naik Ditopang Saham AI

Rabu, 23 September 2026 | 08:21

Kejagung Garap Lima Saksi di Kasus Korupsi MBG, Ada Pegawai SPPG Karawang

Rabu, 23 September 2026 | 08:06

Emas Gagal Bersinar, Tertekan Ekspektasi Suku Bunga Ketat dan Penguatan Dolar AS

Rabu, 23 September 2026 | 07:41

Dolar AS Berfluktuasi Ditopang Ketidakpastian Minyak

Rabu, 23 September 2026 | 07:23

Bursa Eropa Beragam: Dorongan Sektor Teknologi Imbangi Tekanan Sektor Keuangan

Rabu, 23 September 2026 | 07:07

Ruang Amal Indonesia-IFG Life-Kemenko PM Hadirkan Program bagi Ojol Tunarungu

Rabu, 23 September 2026 | 06:40

Sering Kebakaran, Gedung Wajib Miliki Alat Deteksi Dini

Rabu, 23 September 2026 | 06:28

MUI Minta Pelaku Usaha Bersiap Hadapi Wajib Halal 18 Oktober

Rabu, 23 September 2026 | 06:18

Kursi Gibran Goyang

Rabu, 23 September 2026 | 06:03

Dua Jemaah Haji Indonesia Masih Dirawat di RS Arab Saudi

Rabu, 23 September 2026 | 05:45

Selengkapnya