Anies: Jangan Perkeruh Suasana dengan Stigma Mayoritas-Minoritas

Masalah pluralisme adalah masalah penegakan hukum oleh negara tanpa pandang suku, agama, ras atau latar belakang golongan apapun. Kalau publik diwajibkan untuk toleran pada perbedaan, maka publik juga mesti diharuskan untuk tidak toleran terhadap kekerasan.

Demikian pesan penting yang disampaikan salah satu peserta Kovensi Capres Partai Demokrat, Anies Baswedan, saat kemarin ia berkunjung ke kantor redaksi Rakyat Merdeka, Gedung Graha Pena, Jakarta. Anies yang datang bersama tiga orang dari tim suksesnya tidak hanya membahas seputar politik, kepemimpinan nasional yang ideal atau runyamnya konvensi Demokrat.

Anies menyajikan banyak pembahasan isu kebangsaan, termasuk mengenai komitmen membangun pluralisme di Indonesia dan keprihatinannya saat ini akibat stigma "minoritas" dan "mayoritas" yang secara sadar tak sadar dikembangkan oleh media massa. Menurutnya, pengkotak-kotakan itu menghancurkan cita-cita hidup ber-bhineka tunggal ika.

"Seperti kasus di Sampang (Madura), misalnya. Kita jangan bicara Sunni atau Syiah. Tapi bicaralah bahwa itu kasus warga negara yang berkonflik. Jadi tugas negara melindungi semua warga negaranya itu," tegasnya.

Dia mencontohkan, bagaimana jika seorang aparat keamanan negara yang harus bertugas menjaga kelompok masyarakat yang berbeda keyakinannya dengan dirinya sendiri namun mendapat intimidasi dari kelompok lain. Tentu kalau masalah perbedaan keyakinan itu yang dibesar-besarkan akan ada polemik tersendiri di lapangan.

Lagi menurut cucu pejuang nasional AR Baswedan itu, media massa sering memperumit masalah dengan menempelkan identitas minoritas dan mayoritas dalam pemberitaan konflik. Hal itu yang akhirnya memperkeruh suasana karena orang tak lagi memikirkan bagaimana memecahkan persoalan, tetapi fokus pada perbedaan itu sendiri.

"Seharusnya pembelaan kita adalah pada pembelaan warga negara," tegasnya. [ald]