SBY Tiba di Bali, KTM WTO yang Dihujani Penolakan Siap Dibuka

Setelah menempuh penerbangan selama 1 jam dan 45 menit, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono tiba di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Selasa (3/12) pukul 11.15 Wita.

Di kaki tangga pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-800 milik Garuda Indonesia, Presiden SBY dan Ibu Negara disambut Gubernur Bali Mangku Pastika dan istri serta jajaran Muspida setempat.

Diinformasikan website kepresidenan, pada pukul 15.00 Wita nanti, SBY dijadwalkan membuka Konferensi Tingkat Menteri ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Acara pembukaan berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center. Acara akan berlangsung hingga Jumat (6/12).

Penyelenggaraan KTM WTO di Bali ini dihujani kritik para aktivis LSM dan barisan ekonom pro ekonomi Pancasila. Peran dan posisi Indonesia dalam konferensi tersebut adalah hal yang paling dipertanyakan.

Mengherankan, Indonesia menawarkan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan event tersebut. Padahal, Indonesia bukan pemain industri baik dalam sektor barang maupun jasa di tingkat regional, apalagi global.

"Indonesia hanya berperan sebagai EO (Event Organizer), tidak lebih," kata Direktur Eksekutif Resistance and Alternatives to Globalization (RAG) Bonnie Setiawan beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, penyelenggaraan konferensi yang melibatkan 158 negara tersebut sepertinya tidak lebih dari upaya pemerintah melakukan pencitraan internasional. Apalagi, Indonesia tak bisa menempatkan dirinya secara tegas dalam pusaran kepentingan negara-negara berkembang dan maju.

Kemarin, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Nasional (FMN) menggelar aksi penolakan di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, Bali.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyatakan, selama 18 tahun diadakannya WTO tidak pernah membawa manfaat bagi petani Indonesia. Pada kenyataannya, tingkat kelaparan dunia terus saja meningkat sejak rezim perdagangan dimulai. Karena, WTO mendorong petani untuk keluar dari pertanian. [ald]