Berita

ilustrasi

Bisnis

TKSK Kawal Raskin Dan BLSM Di Lapangan

MINGGU, 01 DESEMBER 2013 | 08:18 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Perlindungan dan peningkatan ketahanan pangan bagi warga miskin menjadi strategis paca kenaikan BBM. Kementerian Sosial (Kemensos) merealisasikannya melalui program subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan Bantuan Langsung Sementara Mayarakat (BLSM).

“Program raskin merupakan upaya pemerintah mengurangi beban rumah tangga sasaran agar bisa memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Toto Utomo Budi Santosa, kemarin.

Pada Juni 2013, menurut Toto, pemerintah melaksanakan kebijakan pengurangan subsidi BBM. Untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mencanangkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S).


“P4S merupakan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Program tersebut bersifat protective belt, terdiri dari perluasan Subsidi Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan BLSM, “ ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk meningkatkan ketepatan sasaran program tersebut. Dengan memiliki KPS, rumah tangga miskin dan rentan berhak menerima program-program perlindungan sosial, sehingga subsidi bisa tepat sasaran.

Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dayasos dan Gulkin) Hartono Laras mengatakan, data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial  (PPLS) tahun 2011 memungkinkan terjadi perubahan status sosial ekonomi di mayarakat, sehingga perlu diverifikasi dan validasi untuk memastikan proses berjalan baik dan tepat waktu yang dikawal Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

 â€œTKSK mengawal proses penyaluran dan pendampingan P4S. Atas dasar ini pula, pemerintah menetapkan TKSK menjadi tenaga yang mengawal di lapangan, “ kata Hartono.

Untuk mengevaluasi program raskin tahun 2013, dihadirkan TKSK untuk menyampaikan informasi terkait dengan penggunaan KPS.

Hartono menegaskan, forum evaluasi memiliki arti strategis berbagi informasi guna meningkatkan kinerja program di lapangan. Untuk mendapatkan gambaran pencapaian pelaksanaan subsidi raskin dan menginventarisir kendala di lapangan, sehingga menjadi bahan perbaikan dalam program lainnya di masa mendatang. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya