Berita

hidayat nur wahid/net

Hukum

Hidayat Nur Wahid: Agar Tidak Tersandera, KPK Harus Putuskan Nasib Boediono

SELASA, 26 NOVEMBER 2013 | 13:33 WIB | LAPORAN:

Fraksi Partai Keadilan Sejatera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menentukan nasib hukum Wakil Presiden Boediono, dari tuduhan sebagai perampokan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun, melalui dalih bailout Bank Century.

Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menyatakan, saat ini yang terbaik adalah KPK segera menuntaskan kasus ini supaya Boediono tidak tersandera oleh beragam rumor yang berkembang.

"Selain KPK, saya kira Timwas Century juga segera mengundang Pak Boediono untuk didengar kesaksiannya secara terbuka, karena banyak hal untuk publik bertanya-tanya," kata Hidayat kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (26/11).


Ia juga memberikan masukkan kepada Timwas Century DPR, selain memanggil Boediono, juga meminta keterangan kembali Jusuf Kalla." Keterangan beliau dan Pak JK sangat sinkron. Kalau keduanya diundang saya kira bagus saja," ungkapnya.

Berkaitan dengan proses pemeriksaan Boediono di kantor wapres beberapa waktu lalu, mantan Ketua MPR itu cukup menyayangkan.

"Kenapa kok wartawan saja sampai tidak boleh tahu, seolah-olah sembunyi. Tapi ini bukan satu-satunya, dulu Bu Sri Mulyani. Justru pertanyaannya kenapa kalau pejabat diberi semacam hak istimewa seperti memilih kapan diperiksa, tempatnya dimana. Kalau rakyat biasa bisa kah?" sesal Hidayat.

Mantan Presiden PKS itu juga berharap Ketua KPK Abraham Samad menepati janjinya menuntaskan kasus mega korupsi tersebut.

"Sesuai janji Abraham Samad, dulu pernah berjanji loh, beliau akan menuntaskan kasus Century, dan selesai sebelum tahun 2012 berakhir, dan kalau tidak selesai saya (Abraham) akan pulang kampung. Dan sampai hari ini beliau masih di Jakarta," tandasnya. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya