Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menduga Rancangan Undang-undang (RUU) Advokat sangat sarat kepentingan. Bahkan, mungkin saja ada pihak-pihak tertentu yang mendanai agar RUU Advokat disahkan.
"Jadi, ada orang yang sakit hati dan tidak diakomodir. Orang yang sakit hati ini melakukan lobi politik dan melahirkan RUU," kata Sekjen AAI, Johnson Panjaitan, saat diwawancara di Gedung DPR, RI, Senin (25/11)
Dugaan bahwa RUU Advokat sarat kepentingan, lanjut Jhonson, juga terlihat dari pergeseran perdebatan soal rancangan. Yang semula diperdebatkan perihal induk organisasi yakni single bar (satu organisasi) atau multi bar, sekarang tiba-tiba naik menjadi pansus dan dewan advokat nasional.
"Ini justru memperlihatkan bagian dari pembunuhan terhadap profesi advokat karena dia tidak lagi independen," terangnya.
Yang lebih fatal lagi, sambung Johnson, usulan RUU Advokat adalah inkonstitusional. Bila ingin membenahi advokat, seharusnya dengan merevisi UU Advokat 18/2003. Dia ingatkan, jangan sampai proses liberalisasi merasuk dan membiarkan dana dari luar menghasilkan RUU yang lebih liberal sehingga profesi advokat tidak independen.
RUU tentang advokat yang diusulkan oleh DPR RI yang saat ini dibahas dalam Pansus digugat oleh belasan advokat. Mereka melayangkan gugatan terhadap seorang pengusul RUU Advokat dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Koordinator penggugat, Jhon S. E. Panggabean, mengatakan bahwa sejak awal saat rapat dengar pendapat bersama anggota DPR, Senin 25 Maret 2013 lalu, para advokat dengan tegas menolak RUU Advokat yang menggantikan UU 18/2003 tentang Advokat.
[ald]
