Berita

Hukum

Kapan Aliran Dana Century Rp 6,7 T Disentuh?

Aliran Dana Bank Bisa Diketahui Kurang Sebulan
MINGGU, 24 NOVEMBER 2013 | 15:09 WIB | LAPORAN:

Ekonom senior, Doktor Rizal Ramli sependapat dengan mantan wakil presiden Jusuf Kalla bahwa sebetulnya tidak sulit menuntaskan skandal bank Century yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun.

"Caranya, cukup dengan menelusuri atau follow the money," terang Rizal di Jakarta, Minggu (24/11).

Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) ini menjelaskan, langkah tersebut pernah dilakukan saat mengusut skandal Bank Bali, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit aliran dana sampai lima lapis. Dari situ bisa diketahui kemana aliran dananya dan siapa saja yang menerima. BPK, terkait hal ini, seharusnya juga meminta Bank Indonesia melakukan audit aliran dana.


"Teman-teman saya di BI mengatakan, dalam waktu kurang dari satu bulan sudah bisa diketahui aliran uang itu kemana saja. Tapi hal itu sengaja tidak dilakukan untuk melindungi seseorang. Kalau benar-benar mau menuntaskan, minta saja audit. Bisa jadi beberapa account sudah ditutup karena sudah terlalu lama. Namun tetap bisa diketahui dengan melakukan diaudit investigasi," papar Rizal Ramli.

Dia menambahkan, banyak hal aneh pada proses bailout Century. Di seluruh dunia, operasi penyelamatan bank dilakukan melalui transfer dan dalam tempo hanya beberapa hari. Namun pada Century, bailout justru lebih banyak dilakukan dengan uang tunai dan prosesnya berlangsung berbulan-bulan.

Meski begitu, KPK bisa menelusuri aliran dana tunai itu dengan cara menyita buku besar (log book) BI. Pada setiap pengeluaran uang dari BI tercatat dalam buku besar. Di sana terdata dengan jelas siapa yang menerima, dalam pecahan berapa, bahkan nomor mobil yang mengirim pun ada.

"Sayangnya skandal Century masih berkutat pada FPJP-nya. Sedangkan dana yang Rp 6,7 triliun justru belum disentuh KPK. Ini menunjukkan ada upaya intervensi kekuatan tertentu untuk melindungi orang tertentu. Rakyat harus bertanya ke KPK, ada apa? Siapa yang mengintervensi?," tukas menteri perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.[wid]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya