Berita

foto: net

Bisnis

Ketua KPK: Soal Ketahanan Pangan, Pemerintah Bullshit!

SABTU, 23 NOVEMBER 2013 | 16:15 WIB | LAPORAN:

Ketahanan pangan adalah permasalahan terpenting bangsa Indonesia yang masih diwarnai ironi banjir impor bahan pangan pokok. Pemerintah dianggap omong kosong karena terus mengatakan kebijakan impor pangan sangat penting.

"Pemerintah bullshit (omong kosong). Sebetulnya kita tidak perlu lagi impor," tegas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, saat memberi pembekalan di Rapimnas V Partai Golkar, Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta, Sabtu (23/11)

Ketua KPK mengatakan, pemerintah masih melakukan impor karena terlibat dengan pengusaha hitam dan mafia impor. Akibatnya, regulasi dibolak-balik agar bisa melakukan impor demi kepentingan pribadi.


Abraham menjelaskan sedikit hasil pengamatannya mengapa kedaulatan pangan nasional masih lemah. Misalnya, pangan bawang yang salah satunya berlimpah di Brebes, Jawa Tengah, sengaja tidak diolah dengan baik agar bisa cari keuntungan lewat impor. Begitu pula dengan gula. Menurutnya, impor gula sebetulnya diperuntukkan perusahaan kue atau minuman. Tapi yang terjadi kuota sengaja diperbesar, sehingga setelah perusahaan kue dan minuman itu sudah terpenuhi, gula impor disebar di pasar dan membuat petani dan pedagang tradisional terpinggirkan.

Kebijkan impor daging pun, menurut Abraham, terendus hanya permainan. Daging di Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Jawa Timur bahkan lebih dari cukup. Memang, regulasi membolehkan daging sapi diimpor hanya untuk rumah makan dan hotel besar. Tapi pada akhirnya pemerintah memainkan kuota daging impor dengan menyebarkan ke pasar.

Padahal kata Abraham, Amerika Serikat yang merupakan negara paling liberal sekalipun melakukan proteksi besar-besaran terhadap produksi pangannya.

"Pemerintah boro-boro subsidi dan proteksi. Makanya, pemerintah jangan terapkan liberalisasi pangan. Stop impor agar mampu swasembada pangan. Ini harus dilakukan di 2014," tandasnya. [ald]

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya