Berita

Bisnis

ALFI: Turunkan Biaya Logistik Lewat Kebijakan Fiskal!

JUMAT, 22 NOVEMBER 2013 | 13:33 WIB | LAPORAN:

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menuntut biaya logistik di berbagai daerah di Indonesia dapat segera diturunkan.

"Turunkan biaya logistik dengan kebijakan fiskal guna membantu pengadaan sarana dan prasarana logistik," kata Sekretaris Jenderal ALFI Yukki Nugrawan Hanafi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (22/11).

Yukki menerangkan, selama ini perusahaan yang bergerak di bidang logistik mengalami kesukaran untuk melakukan peremajaan atau pengadaan armada baru. Apalagi dukungan dalam bentuk fiskal itu untuk melakukan revitalisasi armada itu dinilai merupakan hal yang penting karena semakin meningkatnya biaya operasional logistik di Tanah Air.


Ia juga menyoroti semakin banyaknya pemain asing yang bergerak di bidang layanan jasa logistik dan freight forwarding karena masih menggiurkannya industri di bidang tersebut di Indonesia. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan penataan investasi asing agar perusahaan nasional dapat terus berkiprah di bidang tersebut bahkan diharapkan juga dapat menjadi pemain berskala internasional.

Sebelumnya, Supply Chain Indonesia menyatakan sistem logistik Indonesia masih belum bisa berperan sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung efektivitas dan kelancaran arus barang dan jasa di tanah air.

Sebagaimana diberitakan, biaya logistik nasional di Indonesia mencapai 23,6 persen, sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat hanya 10 persen, Jepang sebesar 10,6 persen dan Korea Selatan 16,3 persen.[wid]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya