Berita

tb hasanuddin/net

AKSI PENYADAPAN AUSTRALIA

Sebut Hendropriyono Tidak Tepat, TB Hasanuddin Pun Dorong SBY Lebih Keras Lagi

KAMIS, 21 NOVEMBER 2013 | 08:16 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pendapat Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono terkait dengan aksi penyadapan Australia sangat tidak tepat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Pernyataan TB Hasanuddin ini terkait dengan pandangan Hendropriyono yang disampaikan di salah satu televisi swasta pagi ini bahwa Indonesia tak perlu hiruk pikuk dan ramai-ramai meminta Australia untuk meminta maaf karena dalam intelijen  penyadapan merupakan hal yang biasa.

Dalam dunia intelijen, TB Hasanuddin mengingatkan, memang benar penyadapan merupakan hal biasa. Namun tetap saja, aksi penyadapan merupakan kegiatan ilegal dan tetap dilarang menurut aturan internasional.


"Semua aparat intelejen dimanapun tahu kalau kegiatannya terbongkar atau ketahuan pasti akan beresiko hukum maupun beresiko politik," kata TB Hasanuddin kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 21/11).

Untuk itulah, lanjut Ketua PDI Perjuangan Jawa Barat ini, sebelum para aparat intelejen terjun dalam profesinya selalu disumpah terlebih dahulu agar mereka tetap menjaga kerahasiaan kegiatannya sampai kapanpun. Tradisi itu pun mereka pegang selamanya, dan bahkan sampai mereka pensiun sekalipun.

Karena itu, kata penulis buku Arsitektur Keamanan Nasional ini, ketika Australia terbukti menyadap, maka sudah sewajarnya Indonesia protes karena ini menyangkut harga diri dan kedaulatan. Rakyat pun sepakat, bahwa sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia kita tak boleh dipermalukan dengan cara seperti ini. Apalagi pelakunya adalah negara tetangga yang mengaku sebagai negara sahabat.

"Justru sikap lebih keras lagi harus ditunjukan oleh Presiden SBY , bahwa Indonesia masih punya marwah dan kedaulatan," tegas TB Hasanuddin. [ysa]

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Menhut Kebagian 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan untuk Dipulihkan

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:14

Jet Militer Libya Jatuh di Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Tewas

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:05

Profil Mayjen Primadi Saiful Sulun, Panglima Divif 2 Kostrad

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:46

Nutrisi Cegah Anemia Remaja, Gizigrow Komitmen Perkuat Edukasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:41

Banser dan Regu Pramuka Ikut Amankan Malam Natal di Katedral

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:33

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Bisa Dipakai Bangun 100 Ribu Huntap Korban Bencana

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:11

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:43

Daftar 13 Stafsus KSAD Usai Mutasi TNI Terbaru

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:36

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:35

Jelang Malam Natal, Ruas Jalan Depan Katedral Padat

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:34

Selengkapnya