Berita

tb hasanuddin/net

AKSI PENYADAPAN AUSTRALIA

Sebut Hendropriyono Tidak Tepat, TB Hasanuddin Pun Dorong SBY Lebih Keras Lagi

KAMIS, 21 NOVEMBER 2013 | 08:16 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pendapat Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono terkait dengan aksi penyadapan Australia sangat tidak tepat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Pernyataan TB Hasanuddin ini terkait dengan pandangan Hendropriyono yang disampaikan di salah satu televisi swasta pagi ini bahwa Indonesia tak perlu hiruk pikuk dan ramai-ramai meminta Australia untuk meminta maaf karena dalam intelijen  penyadapan merupakan hal yang biasa.

Dalam dunia intelijen, TB Hasanuddin mengingatkan, memang benar penyadapan merupakan hal biasa. Namun tetap saja, aksi penyadapan merupakan kegiatan ilegal dan tetap dilarang menurut aturan internasional.


"Semua aparat intelejen dimanapun tahu kalau kegiatannya terbongkar atau ketahuan pasti akan beresiko hukum maupun beresiko politik," kata TB Hasanuddin kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 21/11).

Untuk itulah, lanjut Ketua PDI Perjuangan Jawa Barat ini, sebelum para aparat intelejen terjun dalam profesinya selalu disumpah terlebih dahulu agar mereka tetap menjaga kerahasiaan kegiatannya sampai kapanpun. Tradisi itu pun mereka pegang selamanya, dan bahkan sampai mereka pensiun sekalipun.

Karena itu, kata penulis buku Arsitektur Keamanan Nasional ini, ketika Australia terbukti menyadap, maka sudah sewajarnya Indonesia protes karena ini menyangkut harga diri dan kedaulatan. Rakyat pun sepakat, bahwa sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia kita tak boleh dipermalukan dengan cara seperti ini. Apalagi pelakunya adalah negara tetangga yang mengaku sebagai negara sahabat.

"Justru sikap lebih keras lagi harus ditunjukan oleh Presiden SBY , bahwa Indonesia masih punya marwah dan kedaulatan," tegas TB Hasanuddin. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Kapolri Resmikan Laboratorium Uji Seragam untuk Tingkatkan Perlindungan

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:17

MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota RI Tetap Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:00

Menhut Gaungkan Pengakuan Hutan Adat di Markas PBB

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:39

Rupiah Babak Belur, BI Kembali Sebut Kebutuhan Dolar Membludak

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:12

Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat Diduga jadi Kaki Tangan Bandar Narkoba Kelas Kakap

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:49

Laut dan Manusia Harus Saling Menjaga

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:39

Bleng-Blengan Sawah Blora, Cara Lama Petani Usir Tikus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:28

Peradilan Berjalan, GMNI Tetap Minta Dibentuk TGPF Kasus Andrie Yunus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:16

Menkop dan Wakil Panglima Kompak Kawal Operasional Kopdes

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:10

Masa Depan Hotel Mewah dan Pariwisata di Indonesia Tourism Xchange 2026

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:01

Selengkapnya