Berita

ilustrasi

Bisnis

Ngeri... Banyak Bangunan Di Indonesia Tidak Tahan Gempa

Pemda Mesti Tingkatkan Pengawasan
RABU, 20 NOVEMBER 2013 | 09:09 WIB

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif meminta daerah di wilayah gempa untuk meningkatkan pengawasan bangunan.

“Bicara masalah gempa berarti bicara mengenai bangunan,” kata Syamsul di Jakarta, kemarin.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menambahkan, banyak pemda di kawasan rawan bencana masih lemah dalam membuat peraturan daerah (Perda) mengenai mitigasi bencana. Termasuk mengimplementasikan tata ruang berbasis gempa, dalam upaya mengendalikan izin dan pengawasan bangunan tahan gempa.


Menurut Sutopo, masih banyak rumah dan bangunan di Indonesia yang belum sesuai konstruksi tahan gempa padahal terletak di lokasi rawan bencana. Bandingkan dengan Jepang. Kebijakan mitigasi bencana negara itu sangat ketat, bahkan untuk mendirikan bangunan baru prosedurnya sangat ketat dan harus dipatuhi.

Ahli gempa dari Universitas Osaka Jepang Yasushi Sanada membenarkan prosedur yang sangat ketat karena Pemerintah Jepang sangat perhatian terhadap keselamatan penghuninya di negara yang kerap dilanda bencana.

“Sebagai contoh, kami sangat ketat untuk konstruksi tangga di bangunan bertingkat karena di kolong tangga itulah dipergunakan sebagai tempat berlindung seandainya terjadi gempa,” jelas Sanada.

Salah satu pengajar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Henita Rahmayanti mengatakan, mitigasi bencana merupakan upaya mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

PT Katama Suryabumi, pemegang paten konstruksi ramah gempa Sarang Laba-Laba, menekankan konstruksi di daerah gempa harus telah teruji terhadap gerakan horizontal dan vertikal.

Wakil Direktur PT Katama Suryabumi Agus B Sutopo mengatakan, filosofi konstruksi sarang laba-laba merupakan konstruksi pondasi dangkal yang kaku, kokoh, menyeluruh tetapi ekonomis dan ramah gempa. ***

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya