Berita

FOTO:rmol

Hukum

Lagi, KPK Didesak Usut Dugaan Effendi Simbolon dan Karen Agustiawan Terlibat Mafia Migas

RABU, 13 NOVEMBER 2013 | 12:35 WIB | LAPORAN:

 Tuntutan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar jaringan mafia di  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus disuarakan.

Seperti hari ini, puluhan pemuda yang menamakan diri Jaringan Mahasiswa Anti Korupsi (Jamak) berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, mendesak lembaga superbodi itu terus mengembangkan kasus dugaan korupsi di SKK Migas pasca tertangkapnya Rudi Rubiandini.

"Kasus Rudi ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia migas dan koruptor yang menjadikan BP Migas (sebelum dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi) sebagai tambang uang mereka di Indonesia," ujar koordinator lapangan Jamak, Ibrahim Mansyur saat berdemo di depan gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jaksel, siang ini (Rabu, 13/11).


Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Jamak, Ibrahim membeberkan, ada dugaan keterlibatan angota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon dalam kasus mafia migas di Indonesia. Bahkan dari laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada BP Migas yang sudah selesai diaudit, ditemukan fakta mengenai korupsi di BP Migas, di mana ada sejumlah pejabat yang diduga kuat merugikan negara puluhan triliun rupiah.

"Peran Effendi MS Simbolon adalah sebagai fasilitator yang menghubungkan PT Parna Raya dengan Menteri ESDM dan Kepala BP Migas saat itu," papar Ibrahim.

Ibrahim melanjutkan, Effendi Simbolon sangat memaksimalkan pengaruhnya untuk menekan BP Migas agar menjual gas Hussky ke PT Parna Raya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga jual ke perusahaan lainnya. Dan kerugian negara sendiri mencapai lebih dari Rp 15 triliun akibat penggunaan tekanan dan pengaruh Effendi Simbolon serta tindakan suap yang dilakukan oleh PT. Parna Raya.

"Sepak terjang Effendi Simbolon dalam dunia mafia migas di Indonesia juga tercatat sangat fantastis. Salah satunya yaitu ketika Effendi Simbolon, sukses menggolkan PT. Surya Parna Niaga (PT.SPN) menang lelang di BPH Migas dalam penyaluran dan distribusi BBM," kata Ibrahim lagi.

Seperti diketahui, Direktur Utama PT.SPN adalah Artha Merish Simbolon. Informasi yang diterima Jamak menyebutkan bahwa kedekatan Artha dengan Effendi Simbolon bukan sekedar kesamaan marga saja, tetapi juga mereka memiliki hubungan pribadi dan bisnis yang sangat erat.

Saat ini Dirut PT.SPN, Artha Merish Simbolon sudah dicekal oleh KPK dalam kasus dalam kasus suap di SKK Migas dengan tersangka mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Jamak pun mendesak KPK harus menangkap Direktur Utama PT.Pertamina, Karen Agustiawan. Pihaknya menduga kuat praktek kongkalikong dalam pengaturan tender pengelolaan migas di lingkup SKK Migas dan Pertamina diketahui Karen.

"Selain itu kami juga meyakini bahwa masih banyak dari pejabat negara pada institusi pengelolaan migas nasional dan juga di kalangan legislatif yang kami duga kuat terlibat, karena mayoritas tindak pidana korupsi, dilakukan dengan terorganisir," tukasnya.[wid]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya