Berita

ilustrasi

Bisnis

Panja DPR Tuding Suswono Abaikan Swasembada Pangan

Cadangan Cukup, Tapi Impor Beras Tahun Ini Capai 353 Ribu Ton
RABU, 06 NOVEMBER 2013 | 09:35 WIB

Klaim Menteri Pertanian (Mentan) Suswono yang menyebutkan pemerintah tidak akan melakukan impor beras tahun ini terbantahkan. Pasalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini ada 353 ribu ton impor beras.

BPS mencatat, impor beras selama Juli sampai September terus mengalami kenaikan. Impor beras pada September mencapai 50,7 ribu ton atau senilai 26,9 juta dolar AS. Padahal, pada Juli impor beras hanya mencapai 23 ribu ton dengan nilai 9,9 juta dolar AS.

Sedangkan Agustus, impor kembali meningkat dibanding Juli 35,8 ribu ton atau senilai 19 juta dolar AS. Dengan begitu, selama periode Januari sampai September, impor beras sudah menembus 353 ribu ton dengan nilai 183 juta dolar AS.


Selama September, beras impor tersebut paling banyak didatangkan dari Vietnam.

Angkanya mencapai 18 ribu ton atau senilai 11,1 juta dolar AS. Kemudian dari India sebesar 9,5 juta dolar AS lalu Thailand sebanyak 5.297 ton senilai 4,1 juta dolar AS.
 Selanjutnya dari Pakistan sebesar 1.500 ton senilai 550 ribu dolar AS dan negara lainnya 953 ton senilai 1,67 juta dolar AS.

Sebelumnya, Suswono optimistis tidak akan ada impor beras selama 2013 karena luas lahan panen tahun ini mencapai 13,5 juta hektar.

“Saat ini stok beras di Perum Bulog mencapai 2 juta ton sehingga dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” katanya.

Selain itu, kepastian tidak akan impor beras juga diperoleh dari Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso. Suswono mengatakan, impor padi hanya untuk mengurangi stok kekurangan di Bulog. Kalau kekurangan untuk di akhir tahun, stok minimal 1,5 hingga 2 juta ton. “Kalau di bawah itu maka tambahannya melalui impor,” terang Mentan.

Anggota Komisi IV DPR I Made Urip menyayangkan masih adanya kegiatan impor beras. Apalagi Mentan sudah mengklaim tidak ada impor beras tahun ini.

“Ini membuktikan kebiasan pemerintah untuk tidak melakukan impor beras tidak bisa dihentikan. Ini juga memperlihatkan Mentan dan Bulog melakukan kebohongan publik,” kata Urip yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Pangan ini kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Karena itu, politisi PDIP itu akan memanggil Mentan dan Bulog untuk mengkroscek data BPS tersebut. Padahal, berdasarkan data Bulog, stok atau cadangan beras Indonesia mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor lagi. “Apalagi kita sudah punya Panja Pangan,” katanya.

Dia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menyelesaikan masalah audit impor beras ini. Hasil audit itu sangat penting untuk mengetahui ada apa di balik kebiasaan pemerintah yang terus melakukan impor.

Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pengadaan beras dalam negeri yang dilakukan pihaknya telah mencapai 3,205 juta ton hingga akhir Oktober.

Menurut Sutarto, stok beras yang dimiliki Bulog saat ini mencapai 2,5 juta ton dan setelah adanya penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), maka stok akhir tahun diperkirakan 1,87 juta ton.

Dia bilang, jika tidak ada raskin ke-13, 14 dan 15 maka stok yang ada akan berlimpah. Dengan stok beras yang mencapai 2,5 juta ton itu mencukupi kebutuhan 9,3 bulan ke depan.

Seperti diketahui, BPK tengah melakukan audit khusus terkait pengadaan beras impor pemerintah. Pasalnya, pengadaan beras impor selama ini dinilai masih merugikan para petani.

Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan, pihaknya berinisiatif untuk melakukan audit terkait ketahanan pangan, terutama beras. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya