Politisi Topeng Monyet

JOKOWI kembali membuat terobosan kebijakan. Kali ini yang menjadi fokus perhatian dia adalah pencari uang melalui pertunjukan topeng monyet.  Jokowi bertekad, pada tahun 2014 Jakarta harus bebas dari usaha eksploitasi kaum monyet.  Perikemonyetan ala Jokowi membuat ratusan pencari nafkah tunggang langgang karena diburu Satpol Pemerintah DKI Jakarta.

Sayangnya keinginan Jokowi tersebut hampir pasti tidak akan berhasil.  Bukan saja karena topeng monyet sebenarnya merupakan salah satu produk budaya khas Betawi. Dimana pada awalnya topeng monyet dipertunjukkan oleh Ki Alang sebagai simbol kebodohan dan keangkuhan pemimpin saat itu yang menganggap remeh kecerdasan seekor monyet. Karena itu pertunjukan topeng monyet di Jakarta akan tetap ada dan harus dilestarikan sebagai produk budaya Betawi.

Lebih dari pada itu karena tahun 2014 daerah Jakarta, khususnya di Senayan, akan datang kembali politisi yang berperilaku seperti topeng monyet.  Di saat kampanye, mereka menari bersama rakyat, berpidato berapi-api tentang nasionalisme dan kemajuan bangsa Indonesia, mengajukan konsep dan prioritas pembangunan Indonesia lima tahun ke depan.  Kesemuanya dibungkus demi kepentingan rakyat Indonesia.

Sebenarnya yang mereka harapkan adalah suara rakyat untuk memilih mereka.  Seperti topeng monyet, seusai pertunjukan tari-tarian dan ketrampilannya menghibur, mereka akan lupa atas apa yang mereka sudah sampaikan. Di era serba digital sekarang ini, menjadi politisi selebritis dengan tampil sebanyak mungkin di beberapa media jauh lebih penting dari pada menjadi politisi ideologis, politisi idealis atau politisi bermoral untuk kepentingan rakyat banyak.

Apalagi 90 persen politisi DPR tahun 2009-2014 akan menunjukkan ketrampilan layaknya topeng monyet untuk mendapat kursi tahun 2014-2019. Dari sana kita bisa menduga, tidak akan ada perubahan banyak dalam peran DPR dalam lima tahun ke depan.  Karena pertunjukan topeng monyet malah secara resmi akan ditampilkan di panggung Senayan.  

Menurut Lim Hwee Hua dalam bukunya "Government in Business" (2013), sederhananya tugas pemerintah yang dibantu oleh para wakil rakyat yang terpilih, diharapkan mengelola dan mendistribusikan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat banyak, membangun industri unggulan untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat serta penyerapan tenaga kerja, menyediakan fasilitas umum yang mudah diakses rakyat banyak seperti jalan dan transportasi publik, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan subsidi untuk rakyat miskin agar mereka juga dapat menikmati barang dan jasa di negara ini. Kesemua hal tersebut harus menjadi agenda politik utama pemerintah mendatang.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa terobosan kebijakan sangat diperlukan apabila Indonesia benar-benar ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi di tahun 2035 di mana pendapatan penduduk per kapita pada tahun tersebut mencapai US$ 12.600 per tahun. Atau empat kali lipat dari sekarang yang sudah mencapai US$3.500 per tahun.  Paling tidak untuk mencapai ambisi tersebut maka pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berada pada tingkat di atas 7 persen per tahun.  

Ada beberapa masalah utama yang akan menjadi tantangan utama pemerintah mendatang bila ingin mencapai kategori negara berpenghasilan tinggi. Pertama adalah distribusi alokasi sumber daya alam.  Kita tahu bahwa sumber daya alam kita lebih banyak dinikmati oleh pengusaha asing dan pengusaha besar.  Sementara manfaatnya buat rakyat sekitarnya atau bahkan rakyat Indonesia sangat terbatas.  bahkan yang sangat menonjol adalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Karena itu tantangan utama kedua adalah pelestarian lingkungan.  Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sudah sangat kritis.  Kita tahu bahwa sumber daya alam memberikan kontribusi yang besar kepada PDB Indonesia dan anggaran belanja Pemerintah. Sektor pertanian, kehutanan, danpertambangan menyumbang sekitar 25% PDB Indonesia dan sekitar 30% dari seluruh penerimaan anggaran Pemerintah.  

Konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dari eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah kerusakan lingkungan hidup. Studi Bank Dunia memperkirakan pengrusakan lingkungan hidup di Indonesia telah mengurangi PDB Indonesia hingga 5 persen. Misalnya pencemaran air, pencemaran udara, perubahan iklim sepanjang waktu dan degradasi lahan.

Mengatasi kedua tantangan tersebut maka pemerintah yang akan datang perlu menunjuk seorang setingkat Menteri Koordinator yang bertanggung jawab dalam sektor  Sumber Daya Alam.  Menko Sumber Daya Alam ini memiliki kekuasaan untuk menguji, baik secara ekonomis maupun hukum, tentang produk-produk kebijakan Menteri sektoral seperti Mineral dan Pertambangan, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Lingkungan Hidup.

Tantangan ketiga adalah menyangkut sumber daya manusia, baik dari sisi pendidikan, ketrampilan, maupun kesempatan kerja.  Memang tingkat literasi di Indonesia sudah baik, di mana hampir 92 persen penduduk Indonesia sudah mampu membaca dan menulis.  Demikian juga, jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia sudah jauh lebih banyak sekarang ini.  Namun para pengusaha masih mengeluh tentang ketrampilan para lulusan sarjana.  Akibatnya diperlukan biaya yang cukup tinggi untuk meningkatkan ketrampilan pekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Kondisi ini bisa membuat biaya operasi semakin tinggi dan lambatnya produktivitas pekerja.  Belum ada solusi yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan antara sektor pendidikan dan pekerjaan.  Untuk itu dibutuhkan seorang Menteri Koordinator dalam sektor Sumber Daya Manusia.  Di mana sektor tenaga kerja, agama dan sosial juga merupakan bagian tanggung jawab Menko SDM ini.

Tantangan keempat adalah mempercepat proses industrialisasi di Indonesia.  Tidak ada satupun negara maju yang tidak ditopang dengan pertumbuhan industrialisasinya.  Kita tahu bahwa pertumbuhan sektor industri mengalami pelambatan setelah krisis ekonomi tahun 1998.  Pertumbuhannya belakangan ini meski sudah lebih baik, tetapi tetap tidak cukup besar untuk mempercepat pertumuhan ekonomi Indonesia.  Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain buruknya infrastruktur, Undang-Undang Perburuhan, birokrasi yang sering menghambat proses investasi, serta masih tingginya biaya lain untuk melakukan investasi di bidang manufaktur.

Mengatasi hal tersebut maka Menteri Koordinator Ekonomi mendatang lebih banyak ditugaskan untuk melakukan akselerasi proses industrialisasi di Indonesia. Bekerja sama dengan Menko Sumber Daya Alam, sektor industri Indonesia hendaknya fokus pada peningkatan nilai tambah produk dari beragam sumber daya alam di mana Indonesia sangat kaya akan hal ini.  Menko Ekonomi juga bertangung jawab dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Tantangan kelima di Indonesia adalah masalah kelembagaan.  Sejak reformasi tahun 1998 berhasil dilalui Indonesia, masalah korupsi menjadi borok berbahaya bagi masa depan Indonesia.  Lembaga keadilan, seperti polisi, kehakiman, kejaksaan, mahkamah konsistusi tidak luput dari korupsi.  Lembaga politik di legislatif juga menjai pelaku utama korupsi.  Lembaga eksekutif sama saja.  Bahkan sebagian besar Kepala Daerah di Indonesia diperkirakan oleh Depdagri menjadi tersangka korupsi.  Yang paling menyedihkan lagi lembaga universitas yang menjadi tempat utama pembinaan masa depan generasi mendatang tidak luput dari korupsi.  Perilaku korupsi tersebut tentu saja melibatkan dunia usaha, baik tingkat kecil maupunpengusaha besar.

Karena itu dibutuhkan Menteri Koordinator Kelembagaan Negara yang tugas utamanya adalah melakukan transformasi kelembagaan negara yang tidak koruptif. Transparansi penggunaan anggaran dijadikan ukuran kinerja utama kementerian ini.  Seluruh rakyat bisa mengawasi dengan aktif penggunaan anggaran tersebut.  Kalau sekarang para kepala daerah danlembaga legislatif banyak memanfaatkan biaya perjalanan dinas ke daerah lain atau luar negeri, maka sebelum berangkat pejabat daerah harus secara terbuka mengumumkan tujuan perjalanan dinas ke media cetak dan elektronik serta besarnya anggaran yang akan digunakan.  Selain sebagai "self controlled", cara ini sekaligus merupakan tanggung jawab politik seorang pejabat kepada rakyatnya. 

Tantangan-tantangan tersebut hanya bisa diatasi kalau negara ini tidakk lagi dipenuhi oleh politisi topeng monyet dan membutuhkan pemimpin atau Presiden yang tegas dan fokus pada kesejahteraan rakyat.  Di pemerintahan mendatang tidak ada lagi Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.  Karena yang bertanggung jawab penuh di bidang tersebut sebenarnya adalah Presiden itu sendiri. Itulah mandat yang diberikan rakyat kepada Presiden melalui pemilihan umum.  

Karena itu Presiden yang akan datang kita sebut Presiden Kesejahteraan Rakyat dan kabinetnya juga disebut Kabinet Kesejahteraan Rakyat.  Baik Presiden maupun kabinetnya harus fokus pada hasil seperti saat kampanye.  Bukan pada proses.  Selama ini istilah Kabinet Gotong Royong, Kabinet Indonesia Bersatu, Kabinet Koalisi Bersatu, lebih mencerminkan pada proses menjalankan pemerintahan.  Padahal yang rakyat tunggu adalah pencapaian dari kerja mereka.

Jokowi memang cerdas.  Program perikemonyetan Jokowi sebenarnya bukan ingin menggusur ratusan orang di Jakarta yang hidup dalam pertunjukan topeng monyet.  Tapi Tersirat bahwa Jokowi mengingatkan kita semua akan bahaya kemungkinan munculnya politisi topeng monyet dalam kehidupan berpolitik mendatang.  

Karena itu sebagai produk budaya Betawi, topeng monyet harus dibina dengan wajar.  Jangan dihapus.  Yang perlu dibasmi dan tidak lagi dipilih adalah politisi topeng monyet.  Tentukanlah pilihan anda dan jangan sampai salah pilih!!! [***]

  Penulis seorang Sosiolog dan tinggal di Jakarta