Berita

tb silalahi/net

Jubir Anas: Banyak Elit Demokrat Tak Suka Ruhut Sitompul

SENIN, 04 NOVEMBER 2013 | 09:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat (PD) Jenderal (Purn) TB Silalahi mengaku prihatin terhadap sikap yang kerap ditunjukkan oleh Ruhut Sitompul. Ruhut dinilai gagal memberikan contoh yang baik kepada kader internal dan masyarakat.

Menurut bekas politikus Partai Demokrat, Mamun Murod Al Barbasy, (Senin, 4/11), TB Silalahi hanyalah salah satu dari sekian banyak elit dan kader Partai Demokrat yang merasa terganggu dengan ulah anggota Komisi III DPR tersebut.

Dari perbincangan Mamun dengan beberapa elite Demokrat, mereka menunjukan sikap ketaksukaannya dengan Ruhut, yang berkontribusi bagi penurunan elektabilitas partai penguasa itu.


"Waktu acara ILC (Indonesia Lawyers Club) di Batam, Mas Didi Irawadi Syamsuddin (Ketua DPP Partai Demokrat) pun tidak bersedia menemani Ruhut sampai akhir acara. Saya yakin Mas Didi pun malu dengan omongan Ruhut yang jauh dari kepatutan," jelas Mamun yang saat ini sebagai Jurubicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia, ormas besutan Anas Urbaningrum.

Dua pernyatan Ruhut yang menyelut kontroversi belakangan ini adalah pertama soal Anas Urbaningrum yang menurutnya akan masuk penjara kalau tidak bergabung dengan Partai Demokrat. Karena dia yakin Anas terlibat kasus saat menjadi anggota KPU 2001-2005. Kedua, Anas menjadi anggota KPU merupakan penugasan dari Partai Golkar.

"Tanya Ruhut lah soal itu. Data darimana, dia itu kok bisa confident gitu (bicaranya)," jelas TB Silalahi saat dimintai tanggapan akhir pekan kemarin.

Terkait pernyataan TB Silalahi itu, Ruhut berang. Dia meminta TB tidak mengomentari gaya bicaranya. "Saya nasihati TB Silalahi, jangan coba-coba komentari saya. Jangan ubah gaya saya, Ruhut adalah Ruhut," tegas Ruhut.

Sementara TB yang balik menanggapi menjelaskan, dia hanya memberikan contoh AD/ART Partai Demokrat tentang bagaimana cara berkomunikasi politik yang bersih, santun, dan cerdas. [zul] [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya