Berita

presiden sby/net

Ketua DPP PAN: SBY Harus Ubah Gaya Kepemimpinan agar Terhindar dari Serangan Politik

RABU, 30 OKTOBER 2013 | 14:42 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Serangan politik yang dikeluhkan Presiden SBY beberapa hari terakhir, sedikit banyak disebabkan oleh gaya kepemimpinan dirinya yang sering tidak efektif dan lamban dalam merespons berbagai permasalahan yang muncul. SBY sering terlihat ragu-ragu dalam mengambil keputusan atas isu-isu strategis dan mendesak, apakah itu soal ekonomi atau keamanan.

"Adanya tenggat waktu yang cukup panjang dari permasalahan yang muncul, telah membuka ruang perdebatan yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan posisi SBY rentan untuk diserang. Ini penyebab utama dari berbagai serangan politik yang ditujukan kepada Presiden,” jelas Ketua DPP PAN Bara Hasibuan (Rabu, 30/10).

Pendekatan presiden yang tidak cepat, telah membiarkan publik berpikir bahwa Presiden kurang tanggap. Itu juga menyebabkan sekutu dan terutama lawan politik SBY kurang memberikan respect terhadap dirinya. Yang pada akhirnya membuka peluang akan terjadinya serangan-serangan politik.


"Jadi, untuk melawan serangan politik ini, cara yang paling efektif bagi Presiden bukan dengan berkeluh kesah di depan publik, tapi dengan mengubah gaya kepemimpinan dan memanfaatkan sisa satu tahun pemerintahannya untuk lebih berani mengambil keputusan atas isu-isu strategis yang mungkin tidak populer tapi pada akhirnya akan membawa manfaat bagi bangsa,” jelas Bara Hasibuan.

“Hanya dengan begitu, SBY bisa mendapatkan respect dari publik, maupun sekutu dan lawan politiknya,” demikian Bara Hasibuan. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya