Berita

dahnil anzar simanjuntak/net

Peringkat Kemudahan Berinvestasi di Indonesia Anjlok Bukti Otda Gagal

RABU, 30 OKTOBER 2013 | 08:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Indonesia tidak banyak melakukan perubahan dalam mengurangi permasalahan hambatan-hambatan investasi yang selama ini terjadi, seperti infrastruktur dan masalah perizinan di birokrasi.

Hal itu menjadi alasan anjloknya peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia dari peringkat 116 ke-120 Doing Business 2014 versi lama resmi Bank Dunia.

Anjloknya peringkat Doing Business ini juga menjadi indikasi gagalnya otonomi daerah di Indonesia. Karena permasalahan infrastruktur dan perizinan ini juga disebabkan absennya pemerintah daerah memperbaiki iklim usaha di daerah.


"Oleh sebab itu penting memperbaiki perencanaan pembangunan yang mengkoneksikan pemerintah pusat dan daerah secara terang," ujar ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak (Rabu, 30/10).

Kedua, betul Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang ukuran ekonominya lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia, seperti disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

"Tetapi perlu diingat, baiknya peringkat Doing Business 2014, Malaysia (urutan 6) dan Singapura (urutan 1) sebagai tetangga terdekat Indonesia, akan mempengaruhi tingkat Investasi ke Indonesia, Malaysia atau negara tetangga seperti Filipina yang menduduki urutan 18 dan Thailand urutan 108 akan menjadi pilihan investor dibandingkan Indonesia, yang menduduki urutan 120," tandasnya.  [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya