Politisi Kebon Sirih: DPRD Berhak Otak-atik Lagi Anggaran yang Sudah Direvisi

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat harus menjalankan fungsi politiknya. Artinya, bila perencanaan telah tertuang dan tersimpan di Bapeda cukup lama boleh dikeluarkan kembali dan dimasukkan ke dalam anggaran tahun berikutnya.

"Sepanjang itu memang ada perencanaan ada kenapa nggak. Di Bapeda banyak list yang numpuk. Semua itu lebih banyak yang tidak dimasukkan dalam anggaran. Sepanjang itu ada diperencanaan eksekutif. Jadi anggaran yang diajukan dapat dibahas secara bersama-sama. Walaupun itu anggaran tahun lalu atau tiga tahun yang lalu," ujar anggota Komisi E DPRD DKI, Dwi Rio Sembodo saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 22/10).

Hal ini diutarakan Rio mengomentari sejumlah mata anggaran yang muncul padahal sudah dicoret sebelumnya oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama.

Menurut politisi dari Partai PDI Perjuangan ini, ketika SKPD mengajukan anggaran, maka DPRD sesuai fungsinya dalam badan anggaran berhak mengurangi atau menambahi pos-pos tertentu. Artinya, anggaran yang diajukan oleh SKPD dan yang telah mendapat revisi dari gubernur dan wakil gubernur maka boleh diutak-atik lagi oleh DPRD. Jadi badan anggaran DPRD, menurut Rio, tidak hanya sebatas mempelajari anggaran yang diajukan.

"Contohnya panti sosial itu banyak panti di Dinas Sosial yang belum terealisasi. Sekarang dimunculkan cuma lima item padahal 50 item. Jadi dimasukkan lagi tahun ini. Sepanjang mereka telah direncanakan oleh pemerintah sebelumnya," jelasnya.[wid]