Enam bulan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2014, muncul beragam kebijakan yang menyulut kontroversi, bahkan mengancam Pemilu jujur dan adil. Misalnya, soal Komisi Pemilihan Umum yang menggandeng Lembaga Sandi Negara untuk mengamankan data.
"Kemudian putusan MK mengenai dalil hukum yang membolehkan orang mencoblos lebih dari satu kali atau diwakilkan. Ada skenario apa ini?" ujar Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristanto di kediaman Megawati Soekarnoputri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/10).
Hasto menjelaskan, kebijakan-kebijakan tersebut hanya akan menghabiskan energi. Ia juga menekankan agar putusan Mahkamah Konstitusi mengenai orang yang dibolehkan mencoblos lebih dari satu kali itu dihapuskan agar tidak merusak demokrasi.
Apalagi, mestinya tidak boleh ada perubahan aturan yang bisa mencederai proses demokrasi tujuh bulan menjelang pileg. "Harusnya tujuh bulan sebelum Pemilu tidak boleh ada persoalan yang mengancam Pemilu jurdil itu. Semua harus sudah
fix. Itu
rule of the game-nya," jelasnya.
Selain itu, dia menjelaskan, Presiden SBY lebih baik memikirkan terobosan untuk memastikan transisi kekuasaan 2014 betul-betul berjalan aman. Mengingat, survei menunjukan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan SBY turun. "Itu jauh lebih penting daripada mengejar ketertinggalan selama satu tahun," demikian Hasto.
[zul]
