Berita

hidayat nur wahid/net

PKS Sejak Awal Hindari Politik Dinasti

MINGGU, 20 OKTOBER 2013 | 22:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dinasti politik terjadi karena partai merestui, bahkan mencalonkan. Karena itu, partai harus memberikan pendidikan politik tentang dampak politik dinasti.

"Kalau partai ingin mendidik publik, partai tidak mencalonkan mereka-mereka yang terindikasi politik dinasti," jelas Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 20/10).

Setelah diberikan pendidikan politik, rakyat harus mengawasi bahkan dengan kedaulatannya memberikan punishment bagi yang melakukan politik dinasti dan mengganjar reward bagi yang menghindari.  


"Terakhir, dinasti itu sendiri. Mereka harus cukup kritis. Dengan pengalaman yang ada, yang bisa mencoreng keluarganya sendiri, jangan asal dicalonkan. Harus juga mendidik. OK kita keluarga besar, kalau ada yang terbaik, kita dukung yang lain," ungkap Hidayat.

PKS sendiri sudah sejak awal menghindari politik dinasti. Istri kepala daerah dari PKS tidak boleh maju menjadi calona anggota legislatif, begitu juga sebaliknya. Suami-istri, termasuk anak-bapak juga tidak boleh sama-sama nyaleg.

"Itu sudah kita putuskan dan sudah dijalankan secara efektif. Padahal di PKS banyak suami-istri yang sama-sama kader hebat. Itu akan memberi ruang kader lebih banyak tampil," jelasnya seraya menambahkan, di PKS juga tidak boleh rangkat jabatan di partai dengan jabatan publik. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Suap ke Pejabat ATR/BPN Berawal PT Summarecon Agung Tbk Caplok Lahan Warga

Selasa, 29 September 2026 | 14:21

Prabowo Panggil Mendikti Saintek hingga Kepala BNN, Bahas Pengentasan Narkoba

Selasa, 29 September 2026 | 14:18

BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Jeblok ke Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 29 September 2026 | 14:11

Pimpinan DPR Setuju Komisi XIII Periksa Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 14:00

Tangis Mahathir Mohamad Pecah Saat Mengantar Istri ke Peristirahatan Terakhir

Selasa, 29 September 2026 | 13:52

Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi, Dasco: Nasi Gorengnya Belum Keluar

Selasa, 29 September 2026 | 13:51

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Selasa, 29 September 2026 | 13:48

Bitcoin Masih Stabil Meski Harga Minyak Naik Tajam

Selasa, 29 September 2026 | 13:45

Pekan Ini DPR Bertemu Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

KRI Sriwijaya-100 Bakal Dimodifikasi Dukung Penanganan Bencana

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

Selengkapnya