Berita

hidayat nur wahid/net

PKS Sejak Awal Hindari Politik Dinasti

MINGGU, 20 OKTOBER 2013 | 22:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dinasti politik terjadi karena partai merestui, bahkan mencalonkan. Karena itu, partai harus memberikan pendidikan politik tentang dampak politik dinasti.

"Kalau partai ingin mendidik publik, partai tidak mencalonkan mereka-mereka yang terindikasi politik dinasti," jelas Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 20/10).

Setelah diberikan pendidikan politik, rakyat harus mengawasi bahkan dengan kedaulatannya memberikan punishment bagi yang melakukan politik dinasti dan mengganjar reward bagi yang menghindari.  


"Terakhir, dinasti itu sendiri. Mereka harus cukup kritis. Dengan pengalaman yang ada, yang bisa mencoreng keluarganya sendiri, jangan asal dicalonkan. Harus juga mendidik. OK kita keluarga besar, kalau ada yang terbaik, kita dukung yang lain," ungkap Hidayat.

PKS sendiri sudah sejak awal menghindari politik dinasti. Istri kepala daerah dari PKS tidak boleh maju menjadi calona anggota legislatif, begitu juga sebaliknya. Suami-istri, termasuk anak-bapak juga tidak boleh sama-sama nyaleg.

"Itu sudah kita putuskan dan sudah dijalankan secara efektif. Padahal di PKS banyak suami-istri yang sama-sama kader hebat. Itu akan memberi ruang kader lebih banyak tampil," jelasnya seraya menambahkan, di PKS juga tidak boleh rangkat jabatan di partai dengan jabatan publik. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya