Hidayat Nur Wahid: Politik Dinasti Tidak Sesuai dengan Semangat Reformasi

Dinasti politik menjamur di hampir semua level kekuasaan karena ketiadaan aturan hukum yang mencegahnya. Ketiadaan aturan inilah yang dimanfaatkan untuk menumbuhsuburkan dinasti politik.

"Sebagai negara hukum, sudah seharusnya ada aturan yang mengkoreksi, membatasi, menjelaskan tentang itu tidak boleh. Kalau UU sudah ada, celah yang dipakai orang menggunakan politik dinasti menjadi tertutup," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 20/10).

Dinasti politik harus dicegah karena tidak sesuai dengan semangat reformasi. Tujuan reformasi berujuan untuk mengubah sistem Orde Baru yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN. "Dinasti itu terkait dengan kolusi dan nepotisme, yang akhirnya bisa menghadirkan korupsi," ungkap Hidayat.

Menurut Hidayat, dinasti politik itu tidak tergantung pada partai tertentu. Tapi sesuai dengan namanya, berhubungan dengan keluarga yang bahkan bisa berbagi peran di banyak partai untuk menguasai semuanya.

"Tidak hanya kekuasaan, tapi juga proyek. Kalau dilakukan secara profesional, mungkin orang masih melakukan pemakluman. Tapi justru yang banyak terjadi adanya pentimpangan," tandasnya. [zul]