RMOL. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengajak para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan aktif memerangi tindak perdagangan manusia (human trafficking) di Jawa Barat (Jabar).
Aher, sapaan Ahmad Heryawan menjelaskan, operasi perdagangan manusia, terutama usia produktif dan anak belia berkaiatn langsung dengan masa depan bangsa. Betapa tidak, korban trafficking sebagian besar adalah kaum perempuan, yang notabene ujung tombak pembinaan tunas generasi penerus bangsa.
Heryawan menyampaikan ajakannya itu pada acara Orientasi Program Kependudukan dan Keluarga Bencana dan Human Trafficking bagi Danramil dan Babinsa se-Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (18/10).
Acara orientasi ini dihadiri sebanyak 160 Komandan Komando Rayon Militer (Danramil) dan 360 Babinsa. Tampak pula Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim dan Ketua Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2TP2A) Netty Prasetyani Heryawan.
Mengawali paparannya, Gubernur Heryawan mengemukakan bahwa posisi kependudukan Jabar sebagai provinsi terpadat di Indonesia. Penduduk Jabar berdasar data Desember 2012, berada di posisi 44,5 juta jiwa. Urustn kedua terpadat, yakni provinsi Jawa Timur.
Aher tegaskan, jumlah penduduk bukanlah masalah sepanjang pertumbuhannya terkendali dan memperoleh pelayanan pendidikan serta kesehatan, khususnya yang memadai.
"Penduduk yang besar, bagi Pemprov Jabar, adalah aset pembangunan karena ditempatkan sebagai subyek dan aset. Kita menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas karena ini syarat untuk melahirkan SDM (sumberdaya manusia) yang unggul," papar Aher seraya memuji keseriusan jajaran TNI selama ini dalam menyukseskan program Keluarga Berencana (KB).
Pada saat yang sama, Aher menyoroti paya berbagai pihak memerangi tindak perdagangan manusia belum mampu menekan habis kasus ini. Kendati begitu, data menunjukkan tren penurunan kasus
human trafficking di Jabar beberapa tahun terakhir.
Di lingkungan Pemprov terdapat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Pedagangan Orang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Gugus tugas ini bersinergi dengan TP2TP2A serta unit kasus kriminal terhadap kaum perempuan dan anak kepolisian.
"Babinsa, kita pahami, penjaga kedaulatan NKRI. Dan, karena kependudukan dan
human trafficking salah satu persoalan bangsa, Babinsa tentu akan berperan aktif," ujar Heryawan.
Gubernur juga mengatakan, politik TNI adalah politik negara. TNI tidak berpihak pada satu kekuatan politik atau kelompkok tertentu. Karena itu, menurut Aher, Pemprov sangat pas bergandengan tangan dengan para Babinsa, termasuk dalam upaya memerangi kasus
human trafficking.
[wid]
