Berita

ilustrasi/net

Politik

Teguh: Dinasti adalah Konsekuensi Politik

KAMIS, 17 OKTOBER 2013 | 18:52 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

Pembentukan dinasti adalah fitrah dari praktik politik di manapun sejak manusia mengenal kepentingan. Bagaimanapun juga sudah menjadi sifat manusia untuk berkelompok, bekerjasama dan menjalin aliansi atau menciptakan musuh bersama dalam upaya mencapai tujuan.

Demikian disampaikan Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Online, Teguh Santosa, dalam diskusi "Pro Kontra Fenomena Politik Dinasti Menuju Pemilu 2014" di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta, Kamis (17/10). Diskusi digelar Jaringan Insan Muda Indonesia dan dihadiri pembicara lain termasuk Jurubicara Keluarga Gubernur Banten Ratu Atut, Fitron Nur Ikhsan.

Teguh mengatakan, persoalan yang sedang berkembang belakangan berkaitan dengan persoalan dinasti ini lebih pada pertanyaan apakah ketika berkuasa individu atau kelompok menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, atau untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.


"Dan abuse of power atau kesewenangan kekuasaan dapat dilakukan berjamaah atau sendiri-sendiri. Saya kira abuse of power inilah masalah utamanya," ujar Teguh.

Potensi abuse of power, sebut Teguh, semakin besar manakala proses pendidikan dan kaderisasi politik baik yang dilakukan partai politik maupun institusi civil society lainnya gagal menanamkan kesadaran.

"Di Indonesia pihak yang kita sebut menumpuk kekuasaan dan menyalahgunakannya pada praktiknya juga mendapatkan dukungan yang tidak sedikit dari masyarakat," kata dia lagi.

Civil society dan akar rumput yang sehat secara politik, demikian Teguh, adalah obat paling mujarab untuk menghadapi abuse of power baik yang dilakukan berjamaah maupun individual.[ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya