Berita

FOTO:NET

Bisnis

Kebijakan Open Access Berpotensi Tekan Harga Gas

RABU, 16 OKTOBER 2013 | 19:34 WIB | LAPORAN:

Dukungan terhadap kebijakan open access gas  makin meluas. Apalagi setelah terungkap adanya  monopoli usaha di bidang bisnis gas yang  menyebabkan persaingan transportasi dan distribusi nasional belum berimbang.

Rachmad Wijaya selaku sekjen Forum Pengguna Gas Bumi berpendapat bahwa dengan diberlakukan sistem tersebut justru dapat membantu menekan harga gas. Sebagai gambaran, industri pengguna gas di Jawa Timur dapat menikmati harga gas kisaran 5,5-9 Dolar AS per mmbtu. Bandingkan dengan di Jawa Barat yang belum open acces, harga gas bisa melambung sampai 16 Dolar AS per mmbtu.

"Bagaimana kita mau bersaing kalau harga gas begitu tinggi," kritiknya, Rabu (16/10).


Senada dengan pengamat migas dari Reformines Institute, Priagung Rakhmanto. Menurut Priagung, sistem open access di negara-negara lain sudah lebih dulu diterapkan. Dia mencontohkan negara Amerika Serikat.

Di negara AS, sistem open access diberlakukan pada interstate pipeline di mana setiap negara bagian merupakan daerah otonomi. Untuk di Indonesia sendiri  sistem ini sebetulnya sangat cocok. Sebab prakteknya, otonomi daerah di Indonesia terjadi pada tingkat kabupaten.  

"Majunya industri di suatu wilayah otonomi juga berdampak pada keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.  Oleh karena itu, karena saat ini telah tergelar jaringan distribusi gas yang antar kabupaten maka secara politik otonomi juga sudah harus open access," jelasnya.[wid]


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya