Darah Biru Politik, Bangsa Tanpa Etika

POLEMIK soal dinasti politik Ratu Atut yang menggurita di Banten perlu mendapat perhatian khusus untuk tujuan penataan bangsa dan negara ke depan.

Perlu dicatat, para pendiri bangsa kita berjuang hidup mati, mempertaruhkan nyawa, dijebloskan dari satu penjara ke penjara yang lain, dibuang, diburu, sebagian besar lainnya mati di dor oleh penjajah untuk tujuan memerdekakan bangsa Indonesia tentu tak dimaksudkan untuk diwariskan semata kepada anak, ipar dan menantunya.

Haqul yakin! Tak ada niat setitik pun dari kalbu terdasar Bung Karno untuk mewariskan perjuangannya yang penuh penderitaan semata kepada sanak saudaranya, untuk anak, ipar atau cucu dan cicitnya. Demikian juga Bung Hatta dan Pak Dirman, serta seluruh pendiri bangsa yang lainnya. Mereka semua mempertaruhkan nyawanya untuk semata ibadah kepada Tuhan, serta untuk tujuan menciptakan kebahagian seluruh rakyat Indonesia khususnya rakyat yang masih miskin akibat penjajahan.

Para pendiri bangsa bahkan tak sempat memikirkan diri mereka. Anak dan istri mereka bahkan terlantar akibat berjuang untuk sebuah tujuan dan cita-cita mulia.

Lalu, kenapa saat ini ada darah biru di dalam politik?

Tentu, hak setiap warga negara untuk mencalonkan dan dicalonkan. Tentu, tak ada aturan hukum dan tak boleh ada aturan hukum untuk membatasi seseorang untuk meraih jabatan tertentu dalam pemerintahan. Dan memang, tidak semua masalah harus diatur dalam Undang-undang atau peraturan lainnya.

Bila pejabat negara dan daerah saat ini mewarisi etika dan rasa malu yang pernah hidup di dalam kalbu para pendiri bangsa, maka tak perlu ada UU untuk mengatur soal kroniisme. Dengan sendirinya mereka pasti tak menempatkan anak, istri, suami, ipar, besan, dan menantu sebagai pejabat negara. Bila harus diatur dalam UUD atau Perppu maka bangsa Indonesia saat ini tak lagi dihuni manusia yang punya etika dan rasa malu?[***]