Pemerintah harus Tingkatkan Produktifitas Pangan dalam Negeri

Pemerintah dinilai masih saja menerapkan kebijakan impor sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan, setiap tahun impor beras mencapai angka 2,2 juta ton. Sedangkan laju alih fungsi lahan produktif setiap tahunnya mencapai 120 ribu Ha. Kalau dibiarkan, impor beras tidak terhindarkan.

Karena itu, peningkatan produktivitas pangan dalam negeri harus dilaksanakan. Komitmen pemerintah untuk segera mewujudkan kedaulatan pangan pun harus segera direalisasikan.

"Pemerintah harus fokus untuk membuat kebijakan yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan mampu memastikan ketahanan pangan di dalam negeri, khususnya pencetakan sawah baru," tegas anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa saat menjadi pembicara utama Seminar Nasional Ketahanan Pangan di Universitas Mercubuana Yogyakarta, Rabu (9/10).

Diterangkan Cak Ali, panggilan akrabnya, sesungguhnya banyak jalan yang bisa ditempuh untuk menyukseskan program peningkatan produksi. Di antaranya adalah revolusi hijau dan sistem pertanian pangan terpadu dengan memaksimalkan teknologi untuk menciptakan bibit unggul dan alat pendukung pertanian yang efektif.

Selain itu, beber peserta konvensi capres Partai Demokrat ini, langkah strategis harus diambil Kementerian Pertanian adalah segera memperbaiki infrastruktur dan irigasi pertanian yang rusak parah setelah era otonomi daerah akibat saling lempar tanggung jawab.

"Dan yang paling penting, pemerintah harus berkomitmen kuat memproteksi pasar untuk produk pertanian dalam negeri. Negara harus memuliakan petani. Mereka adalah tulang punggung kedaulatan pangan negara ini. "Petani harus sejahtera di negara agraris ini," tandas Ketua Umum ISNU ini. [zul]