Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membongkar ratusan bangunan liar di RW 01 dan 03 Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat, persisnya di bantaran Kali Citarum. Langkah tersebut terkait maraknya peristiwa kebakaran di Jakarta, sekaligus upaya mengantisipasi datangnya banjir.
Para warga yang tinggal di bangunan liar Cideng pun banyak yang mengaku pasrah dengan rencana tersebut.
“Mau gimana lagi, memang sudah lama tinggal di sini. Kalau mau dibongkar yang silakan saja,†ucap Ahmad, salah satu warga Cideng.
Namun, dia mengaku bingung mencari tempat tinggal lain. “Maunya tinggal di rumah susun sajalah,†katanya.
Warga lainnya, Rusdi, juga mengaku pasrah rumahnya dibongkar. Namun, ia berharap pemerintah membangun jembatan penghubung untuk mempermudah aktivitas warga.
“Warga lain yang tidak terkena maupun yang rumahnya dibongkar sebagian, meminta agar dibangun lagi beberapa jembatan penghubung. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan,†katanya.
Warga lainnya yang tinggal di kawasan Roxy, Susanto mengatakan, akibat banyaknya bangunan liar di Cideng, memberikan dampak nyata terhadap lingkungan secara langsung yang dirasakan oleh warga sekitar.
“Bila kondisi lingkungan buruk, kualitas kesehatan maupun lingkungan warga juga akan berpengaruh,†keluh Susanto.
Tak hanya itu, menurutnya, banyak Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di beberapa lahan terbuka milik warga.
“TPS liar dirapihin lagi, di-
floor dan semen ulang. Sampah yang keluar bak penampungan juga dirapihkan lagi,†ujarnya.
Selain itu, menyangkut kondisi kali, karena tidak kunjung dikeruk endapan lumpurnya, pendangkalan masih terjadi di beberapa titik. Sehingga kedalaman kali hanya sekitar satu atau satu setengah meter saja jika diukur dari sisi sungai.
Warga, lanjut Susanto, menginginkan segera dibangunnya turap dan pengerukan endapan Kali Citarum. Soalnya ditakutkan kalau waktu musim penghujan datang, warga Cideng bisa kena banjir. Sebab, wilayah ini memang rentan banjir kalau musim hujan.
Menanggapi hal itu, Camat Gambir Henri Perez menyatakan, pihaknya telah empat kali melakukan sosialisasi terkait pembongkaran dan penertiban bangunan liar di Kali Citarum tersebut. Warga dan tokoh masyarakat setempat, katanya, sudah menyetujui pembongkaran.
“Setelah Hari Raya Idul Adha kita lakukan pembongkaran. Namun, untuk waktu tepatnya kita belum putuskan. Nanti akan kita buatkan surat perintah pembongkarannya,†jelas Henri.
Untuk warga yang mempunyai KTP DKI Jakarta dan tidak mempunyai tempat tinggal lain di Jakarta, tambah Henri, pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah terkait untuk disediakan tempat seperti di Rusun Pinus Elok dan Rusun Marunda.
“Uang kerohiman akan kita sediakan dan warga juga telah sepakat,†tandasnya.
No IMB, No Listrik!Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjanji, akan segera menertibkan bangunan liar, yang disinyalir menjadi penyebab kebakaran maupun kendala penanganan banjir di Jakarta.
Menurut bekas Walikota Solo ini, sebelum mengambil langkah penertiban, pihaknya akan merunut satu demi satu daerah di Jakarta yang masih banyak terdapat bangunan liar.
“Ya pasti akan segera ditertibkan, tapi kita runut dulu titik-titik di mana banyak bangunan liar di Jakarta. Semua bangunan liar yang ada di bantaran maupun pemukiman akan ditertibkan,†warning Jokowi.
Masih banyaknya bangunan liar di Jakarta, terutama yang didirikan di atas lahan hijau, bertentangan dengan salah satu program Pemprov, yakni memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) di ibukota.
“Jika bangunan liar kita tertibkan, jelas banyak sekali manfaatnya. Mulai dari ruang hijau yang semakin terbuka, hingga mencegah terjadinya kebakaran maupun banjir,†ucap politisi PDIP ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menuturkan, banyaknya bangunan liar atau rumah tanpa surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi salah satu penyebab kebakaran di Jakarta sulit diantisipasi.
“Kami tidak bisa antisipasi kalau rumah liar dibangun tanpa izin. Mereka pakai kabel kecil. Padahal di rumah orang punya kulkas, televisi, terus nge-charge ponsel,†kata Ahok.
Ke depan, sambung politisi partai Gerindra ini, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Apabila ada rumah yang tidak mempunyai IMB, tidak boleh dipasang aliran listrik. Apalagi rumahnya semi permanen yang bahan materialnya kebanyakan dari kayu.
“Kalau dengan kabel kecil tapi dipakai begitu banyak, pasti kebakaran. PLN hanya menanggung sampai depan rumah. Di dalam kan izinnya di kami. Makanya diminta ke PLN kalau tidak ada IMB jangan kasih listrik. Apalagi kalau rumahnya kayu triplek, cepat sekali terbakar,†kata Ahok.
Menurutnya, apabila banyak bangunan yang terbuat dari kayu, usaha apapun yang dilakukan akan tetap sia-sia. Karena selain letak rumahnya berada di gang sempit, kalau rumah dari kayu triplek akan cepat terbakar.
“Saya udah cek ke lokasi. Saya kira pemadamnya yang terlambat, ternyata tidak. Tapi itu kayu yang cepat terbakar. Apalagi letak antara rumah sangat rapat. Pawang Geni juga tidak efektif kalau sudah kena kayu, kan cepat terbakar,†cetus Ahok. [Harian Rakyat Merdeka]
