Penangkapan atas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar tak membuat terkejut Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Ia sudah lama menyatakan bahwa bangsa ini tengah mengalami demoralisasi yang sangat memprihatinkan.
"Indonesia mengalami demoralisasi yang signifikan dan hal ini harus dihentikan." kata Paloh kepada wartawan lewat pernyataan tertulis, Senin (7/10).
Menurut Paloh, degradasi moral di Indonesia sudah sedemikian parah, sehingga juga mengakibatkan hilangnya kepekaan sosial para pejabat negara.
"Akil harus dihukum yang seberat-beratnya dan penggantian ketua MK harus segera dilakukan," tegasnya.
Paloh menambahkan, merosotnya moralitas bangsa merupakan salah satu faktor pendorong berdirinya Partai Nasdem. Indonesia memerlukan terobosan baru dalam memperbaiki sistem kebangsaan dan kenegaraan, termasuk mengevaluasi kembali proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh masyarakat.
"Nasdem mendukung penghapusan Pilkada dan mengembalikannya ke tangan DPRD. Terlalu banyak waktu, energi, dan biaya yang terbuang tanpa adanya hasil yang optimal dari penyelenggaraan Pilkada" tambah dia.
Menurut Paloh, kepala-kepala daerah yang dipilih rakyat secara langsung tidak serta-merta membuktikan kualitas dan integritas orang yang terpilih. Hal itu terbukti dengan begitu banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus. korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Data Kemendagri menyebutkan, hingga Juli 2013 sebanyak 298 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, maupun walikota tersangkut kasus korupsi.
"Belum lagi ekses pilkada langsung yang acapkali menimbulkan konflik horisontal, hingga puluhan orang tercatat meninggal dunia, dan ratusan lainnya luka-luka," imbuh Paloh lagi.
Menyinggung adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang disinyalir berniat melemahkan peran Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), Paloh mengecam hal tersebut.
Meski demikian Paloh berharap keberadaan KPK di Indonesia tidak terlalu lama, karena itu menjadi indikator negatif bagi bangsa ini.
"Tentunya kita berharap KPK tidak terlalu lama berada di Indonesia, karena hal itu mencerminkan tidak stabilnya negara kita. Tetapi saat ini kita masih memerlukan KPK dan harus kita dukung keberadaannya" tandas Paloh.
