Markas Abraham Cs kedatangan tim hukum dan advokasi DPP PDI Perjuangan, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/10) siang.
Para pengacara ini datang untuk menyerahkan sejumlah laporan terkait adanya indikasi suap dalam beberapa perkara Pilkada.
Ketua tim hukum dan advokasi DPP PDIP Arteria Dahlan menjelaskan, langkah ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang digelar beberapa waktu lalu.
"Yang ingin saya sampaikan hingga saya hadir disini hanya untuk menyampaikan kepada teman-teman KPK terkait dengan adanya indikasi pemilukada yang pertimbangannya sangat bermasalah, miskin pertimbangan hukum, jauh dari fakta maupun jauh pula dari rasa keadilan masyarakat," ujarnya saat ditemui di gedung KPK.
"Yang ingin saya sampaikan hingga saya hadir disini hanya untuk menyampaikan kepada teman-teman KPK terkait dengan adanya indikasi pemilukada yang pertimbangannya sangat bermasalah, miskin pertimbangan hukum, jauh dari fakta maupun jauh pula dari rasa keadilan masyarakat," ujarnya saat ditemui di gedung KPK.
Arteria pun mencontohkan, sengketa Pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Saksi yang dihadirkan mengetahui adanya pemberian uang sejumlah Rp 2,5 miliar - Rp 3 miliar dalam Pilkada ini. Hal serupa terjadi pada Pilkada di Kabupaten Tebo. Indikasinya jelas, seseorang melaporkan kepada ketua sebuah partai bahwa Pilkada Tebo akan diulang. Padahal saat itu belum ada putusan yang diberikan. Sedangkan penyimpangan dalam Pilkada Bali, pemilih diperbolehkan memilih lebih dari satu kali.
Anehnya, ketiga sengketa Pilkada ini ditangani oleh Akil Mochtar sebagai majelis hakim. Setidaknya ada 12 kasus Pilkada bermasalah yang ditangani oleh Akil. Belasan sengketa Pilkada yang bermasalah itu terjadi di kota Palembang, Kabupaten Empatlawang, Kabupaten Tebo, Kabupaten Waringin Barat, Kabupaten Nias Selatan dan juga Kabupaten Nias Utara.
Kemudian Pilkada Kabupaten Gunungmas, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Lebak, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Utara.
[wid]
