Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menindak parkir liar dengan mencabut pentil ban, dinilai masyarakat masih tebang pilih. Pasalnya, kebanyakan kendaraan yang digembosi merupakan kendaraan pribadi, sedangkan kendaraan dinas atau pun pegawai pemerintahan malah dibiarkan.
Misalnya, ketika petugas Dinas Perhubungan (Dishub) mencabut pentil di Kawasan Raden Patah, Sekolah Al-Azhar, Kebayoran Baru. Salah seorang warga yang tinggal di kawasan tersebut, Farida mengatakan, operasi cabut pentil di sana, yang dicabut justru kebanyakan mobil orang tua murid yang sedang parkir di sekitar sekolah Al-Azhar.
“Padahal sekitar 200 meter di seberangnya ada mobil polisi yang juga parkir sembarangan di sepanjang jalan Raden Patah. Tapi kenapa mobil tersebut juga nggak dicabut pentilnya?†tanya Farida kesal.
Menurut pensiunan dari salah satu bank swasta ini, harusnya petugas Dishub bertindak adil. Apa yang dilakukan petugas Dishub, sambung Farida, terkesan memang sangat tebang pilih.
“Tepatnya di belakang Wisma Bhayangkari Jakarta hingga Jalan Patimura, berjejer kendaraan para pegawai Polri. Soalnya, saya sering lihat orang yang berseragam Polri maupun Kementerian PU parkir di sana, jadi bisa seenaknya. Kalau berani, cabut semua kendaraan yang parkir liar di sana, jangan pilih-pilih,†pintanya.
Farida mengatakan, akibat banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan, masyarakat yang tinggal di belakang Wisma Bhayangkari merasa terganggu, karena akses keluar masuk rumah jadi terhambat gara-gara banyaknya mobil yang parkir hingga dua lapis.
“Penghuni rumah jadi serba kesulitan, nanti kalau kena atau tergores, siapa yang mau tanggung jawab dan disalahkan?†kesalnya.
Apalagi di kawasan yang sama, sambung Farida, di antara gedung Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian PU, juga banyak yang parkir sembarangan, tapi tidak juga dicabut pentilnya. Padahal kawasan itu juga banyak kendaraan yang keluar menuju Blok-M, Senayan atau pun kawasan Sudirman. “Sering sekali di kawasan tersebut timbul kemacetan panjang gara-gara banyak mobil sembarangan yang parkir,†katanya.
Pengendara motor, Suminar (25) merasa kecewa terhadap operasi penindakan yang dinilai diskriminatif itu. Menurutnya, operasi penindakan seperti itu sama sekali tidak akan menimbulkan efek jera. “Saya terima dikempesin, tapi jangan pilih kasih dong. Kok ada mobil tentara nggak dikempesin? Petugas Dishub hanya berani sama orang kecil,†kritiknya.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan meminta, agar tindakan cabut pentil juga berlaku bagi siapapun yang melanggar, sehingga Dishub tidak dinilai diskriminatif.
“Pengendara motor, mobil, juru parkir dan pengelola parkir juga harus ditindak, di beri hukuman serta dibina. Karena tujuannya agar ada efek jera bagi semua komponen,†ujarnya.
Berdasarkan pantauan Azas, di beberapa titik, razia cabut pentil terbukti cukup efektif menertibkan parkir di badan jalan. Namun agar kebijakan itu lebih maksimal, razia cabut pentil perlu diikuti penertiban juru parkir liar.
“Yang saya lihat, beberapa titik yang padat parkir di atas badan jalan mulai berkurang. Tapi, lebih baik memang disasar juga penertiban kepada juru parkirnya, karena tidak sedikit juru parkir liar di badan jalan itu mengenakan seragam,†ungkapnya.
Azas menyarankan agar Dishub DKI Jakarta menggandeng kepolisian untuk menindak juru parkir liar. Mereka dapat dijerat pidana karena memalsukan identitas dengan mengenakan seragam resmi juru parkir. “Yang harus diantisipasi dan dievaluasi, apakah setelah razia ini, mereka parkir kembali di tempat semula atau tidak,†tutur Azas.
Biar Adil, Ahok Minta STNK-nya Diblokir
Minimnya lahan parkir di beberapa lokasi, menjadi alasan menjamurnya parkir liar di Jakarta. Meski begitu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan tidak akan menambah lahan parkiran. Banyak yang menilai, penertiban yang dilakukan tidak sebanding dengan penyediaan lahan parkir yang ada.
Menurut bekas Walikota Solo ini, langkah tersebut demi mencegah bertambahnya warga yang menggunakan kendaraan pribadi. Kebijakan pencabutan pentil ban tersebut, katanya, akan terus diterapkan selama warga tetap memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat.
“Untuk itu, kami ingin masyarakat mematuhi rambu larangan parkir di berbagai sudut jalanan ibu kota, dengan tidak memarkirkan kendaraannya di jalan atau pun trotoar,†imbaunya.
Dikatakan pria yang disapa Jokowi ini, razia pencabutan pentil kendaraan bermotor yang parkir liar ini efektif, sehingga akan terus dilakukan. Bahkan untuk saat ini saja, katanya, jika masih ada warga yang tetap memarkir sembarangan, dia akan menyuruh kepada Dishub DKI Jakarta untuk langsung mendereknya.
“Yah pasti akan terus dilakukan. Razia pencabutan kendaraan bermotor di parkir liar ini baru pertama. Yang kedua nanti akan kita derek kalau masih ada yang bandel,†tegasnya.
Senada dengan gubernur, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bahkan berencana memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pemilik yang tetap bandel memarkir kendaraannya di parkir liar. “Justru makin banyak yang marah dengan pencabutan pentil kendaraan, maka kita akan blokir STNK yang masih kedapatan parkir liar,†ujarnya.
Menanggapi minimnya lahan parkir, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, jumlah lahan parkir yang ada di DKI, justru sudah memadai dan menampung semua jumlah kendaraan.
“Namun, para pemilik kendaraan kerap mengambil kemudahan dengan memarkir kendaraan di sisi jalan yang dekat dengan lokasi tujuannya. Semua orang malas berjalan, orang itu parkir di dekat restorannya atau tempat tujuannya,†kilah Udar.
Lagi pula, sambung Pristono, lahan parkir itu semestinya disediakan pemilik gedung atau restoran, dengan melakukan penghitungan jumlah kendaraan yang akan mengunjungi tempatnya. Sehingga tidak perlu memarkir kendaraan di area terlarang. [Harian Rakyat Merdeka]
