Catat, 25 Kasus Korupsi Mangkrak di Bareskrim

Dalam memilih Kapolri baru, Presiden SBY dan DPR seharusnya lebih mempertimbangkan pada kepentingan Polri dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik maupun kekuasaan. Sehingga Kapolri benar-benar bisa diandalkan menjadi teladan bagi institusinya, menjadi figur paradigma baru Polri, punya integritas hingga dipercaya mampu memberantas mafia proyek dan mafia jabatan di tubuh Polri.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai ada dua persoalan besar di tubuh Polri saat ini, yakni budaya korupsi dan kian buruknya hubungan dengan masyarakat.

"Budaya korupsi KPK sudah menegaskan bahwa Polri sebagai lembaga terkorup di negeri ini. Sedikitnya ada 25 kasus korupsi besar yang mangkrak di Bareskrim, terakhir adalah dugaan korupsi plat nomor kendaraan yang melibatkan sejumlah perwira Polri," jelas Ketua Presidium IPW Neta S. Pane pagi ini (Rabu, 2/10).

Presiden SBY sudah mengajukan nama Kabareskrim Komjen Sutarman ke DPR sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Padahal, Timur baru memasuki pensiun akhir Januari 2014 mendatang.

Sementara itu, lanjut Neta,  kian buruknya hubungan polisi dengan masyarakat terlihat dari banyaknya kantor polisi dirusak dan dibakar masyarakat, banyaknya anggota polisi dikeroyok masyarakat serta makin banyaknya anggota polisi ditembak mati di jalanan.

"Seharusnya kalangan DPR menyadari bahwa sejak tiga tahun terakhir hubungan Polri dengan masyarakat kian memburuk. Sehingga dalam menampilkan Kapolri baru, kalangan DPR perlu berorientasi untuk membenahi hal ini dan bukan membiarkan institusinya sebagai tukang stempel Presiden," jelas Neta.

Dalam memilih Kapolri baru, kata Neta mengingatkan lagi, DPR jangan membiarkan Presiden lebih berorientasi pada kepentingan politiknya tanpa peduli dengan kepentingan masyarkat.

"Sebab itu IPW menyayangkan sikap kalangan DPR yang sudah ramai-ramai kor mendukung Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo tanpa bersikap kritis dan melihat sisi negatif di balik pencalonan tersebut. Sikap DPR seperti ini akan membuat Polri tidak akan pernah mendapatkan pimpinan yang ideal seperti harapan masyarakat, sehingga membuat Polri tidak akan pernah berubah," demikian Neta. [zul]