Berita

siti nurbaya/net

Politik

Nasdem: Tuntutan Lembaga Masyarakat Adat Papua Adalah Peringatan Keras Buat Pemerintah

SABTU, 28 SEPTEMBER 2013 | 12:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Papua, mendesak pemerintah membentuk lembaga independen untuk menampung dana-dana sosial yang besar di Papua, agar bisa disalurkan secara efektif.

Hal ini merupakan warning kepada  pemerintah pusat dan pemda. Karena, satu di antara beberapa alasan adanya pemerintah bagi rakyat ialah akses rakyat kepada kesejahteraan material. Kegunaan yang lain ialah untuk stabilitas dan keteraturan, membuat warga negara bermartabat (citizenship) dan mendorong demokrasi. Kalau  fungsi-fungsi pemerintah untuk rakyat ini direfleksikan ke Papua, masih banyak kekurangan pemerintah dan pemda, sehingga sangat dapat dipahami munculnya pemikiran lain seperti pembentukan lembaga independen yang akan mengatur kesejahteraan sosial masyarakat.

"Pemikiran membentuk lembaga independen itu patut dihargai. Terutama harus diteliti betul alasan dan latar belakang serta justifikasinya. Pemerintah dan pemda harus pelajari itu," kata Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Siti Nurbaya kepada wartawan, Sabtu (28/9).


Dalam praktiknya selama ini, kebijakan publik yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi merupakan kebijakan publik yang paling sulit dan cukup rumit dipersiapkan.

"Jadi betul-betul ini warning kepada pemerintah. Sangat jelas bahwa salah satu tujuan ketika negara ini didirikan ialah memajukan kesejahteraan umum. Betul-betul upaya mensejahterakan rakyat Indonesia di Papua adalah kewajiban atau core competence pemerintah dan Pemda," terangnya.

Intinya, kalau pemerintah dan birokrasinya tidak mampu menjalankan kewajiban dan tugas-tugas pokoknya, maka selalu muncul gagasan hadirnya lembaga independen, atau biasa disebut quasi government. Itu juga bisa berarti bahwa pemerintah dan birokrasinya tidak mampu atau  tidak ada di sana.

"Pemerintah betul-betul harus mempelajari persoalan tersebut. Ini permintaan yang bukan main-main dan dapat berimplikasi cukup jauh," tandasnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya