Berita

siti nurbaya/net

Politik

Nasdem: Tuntutan Lembaga Masyarakat Adat Papua Adalah Peringatan Keras Buat Pemerintah

SABTU, 28 SEPTEMBER 2013 | 12:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Papua, mendesak pemerintah membentuk lembaga independen untuk menampung dana-dana sosial yang besar di Papua, agar bisa disalurkan secara efektif.

Hal ini merupakan warning kepada  pemerintah pusat dan pemda. Karena, satu di antara beberapa alasan adanya pemerintah bagi rakyat ialah akses rakyat kepada kesejahteraan material. Kegunaan yang lain ialah untuk stabilitas dan keteraturan, membuat warga negara bermartabat (citizenship) dan mendorong demokrasi. Kalau  fungsi-fungsi pemerintah untuk rakyat ini direfleksikan ke Papua, masih banyak kekurangan pemerintah dan pemda, sehingga sangat dapat dipahami munculnya pemikiran lain seperti pembentukan lembaga independen yang akan mengatur kesejahteraan sosial masyarakat.

"Pemikiran membentuk lembaga independen itu patut dihargai. Terutama harus diteliti betul alasan dan latar belakang serta justifikasinya. Pemerintah dan pemda harus pelajari itu," kata Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Siti Nurbaya kepada wartawan, Sabtu (28/9).


Dalam praktiknya selama ini, kebijakan publik yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi merupakan kebijakan publik yang paling sulit dan cukup rumit dipersiapkan.

"Jadi betul-betul ini warning kepada pemerintah. Sangat jelas bahwa salah satu tujuan ketika negara ini didirikan ialah memajukan kesejahteraan umum. Betul-betul upaya mensejahterakan rakyat Indonesia di Papua adalah kewajiban atau core competence pemerintah dan Pemda," terangnya.

Intinya, kalau pemerintah dan birokrasinya tidak mampu menjalankan kewajiban dan tugas-tugas pokoknya, maka selalu muncul gagasan hadirnya lembaga independen, atau biasa disebut quasi government. Itu juga bisa berarti bahwa pemerintah dan birokrasinya tidak mampu atau  tidak ada di sana.

"Pemerintah betul-betul harus mempelajari persoalan tersebut. Ini permintaan yang bukan main-main dan dapat berimplikasi cukup jauh," tandasnya. [ald]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya