Berita

gamawan fauzi/net

Politik

Daripada Ributkan Lurah, Mendagri Disarankan Fokus Urus E-KTP Palsu

SABTU, 28 SEPTEMBER 2013 | 11:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP) menyarankan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi konsentrasi pada isu 65 juta E-KTP palsu alias bodong. Mendagri tak perlu ikut campur kinerja Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan mengangkat Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine yang ditolak oleh sekelompok warga karena perbedaan keyakinan.

Menurut Bara JP, Mendagri akan hanya mempermalukan bangsa Indonesia di dunia internasional bila masih membicarakan isu Lurah.

"Media besar Amerika, The New York Times dan dan koran besar Jepang, Asahi Shimbun, menulis prestasi Jokowi, bukan prestasi Gamawan Fauzi,” ujar Sekjen DPP Bara JP, Utje Gustaaf Patty, dalam rilis yang diterima redaksi, beberapa saat lalu (Sabtu, 28/9).


Mendagri juga seharusnya malu, pembuatan E-KTP tidak menggunakan sistem secara nasional karena nyatanya NIK yang kurang atau lebih dari 16 angka tetap bisa diproses.

Sebelum Ketua KPU Husni Kamil mengumumkan 65 juta E-KTP yang bermasalah karena NIK kurang atau lebih dari 16 angka, Gustaaf yakin dinas rahasia Amerika Serikat dan Jepang sudah lebih dahulu mengetahuinya. Jadi wartawan asing pun tahu, dalam persoalan E-KTP pun Gamawan memalukan.

"Mendagri seharusnya malu, prestasi anak buahnya (Jokowi) lebih dihargai rakyat ketimbang Gamawan," tegasnya.

Bahkan, Gustaaf berani bertaruh, di Sumatera Barat sekalipun yang merupakan daerah asal Gamawan dan pernah menjadi gubernur di sana, bisa dipastikan Jokowi akan lebih disambut masyarakat ketimbang Gamawan. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya