Rencana pemerintah menjalankan program pembelian bahan bakar minyak (BBM) nontunai diragukan dapat menjadi solusi pengendalian volume BBM bersubsidi.
Sebab, program itu agar efektif perlu dibarengi dengan penerapan perangkat teknologi informasi untuk mencatat jumlah konsumsi BBM subsidi (radio frequency identification/RFID) serta sistem monitoring dan pengendalian BBM berbasis IT.
"Tanpa disertai penerapan dua teknologi informasi itu maka tujuan untuk me-manage volume kuota BBM bersubsidi tidak akan tercapai, tetap saja ada penyelundupan," kata anggota Komisi VI DPR, Satya W Yudha kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (26/9).
Transaksi nontunai hanya membantu pendataan para pengguna BBM bersubsidi. Sedangkan dibutuhkan untuk membatasi volume pemakaian BBM subsidi agar tidak melebihi kuota sebesar 48 juta kiloliter (kl) pada 2014 adalah teknologi yang bisa mengontrol.
"Sebetulnya cara pandang pemerintah baru menyelesaikan sebagian kecil dari pengendalian volume BBM bersubsidi. Bisa saja dengan noncash, dengan begitu pemakainya terdata," jelasnya.
"Pertanyaannya apa dengan transaksi nontunai lantas penyelundupan, penimbunan tidak ada?," kata Satya lagi.
Diketahui, pelaksanaan program pembelian BBM bersubsidi non tunai ini direncanakan dalam tiga tahap. Pertama adalah tahap pengenalan yakni pembelian BBM subsidi boleh memakai kartu siapa dan apa saja dengan target operasional mulai 1-2 minggu ke depan.
Dalam tahap sosialisasi ini, bank juga akan menjual kartu BBM dengan nominal uang tertentu di SPBU. Pemerintah tidak mengeluarkan dana dalam tahap pertama ini. Investasi sepenuhnya dikeluarkan bank. Bank yang dilibatkan antara lain BNI, Mandiri dan BRI. Pada tahap kedua adalah proses identifikasi yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengeluarkan kartu yang di dalamnya memuat identitas pemilik kendaraan. Target pelaksanaan identifikasi mulai awal 2014.
[wid]
