Repdem: SBY Mesti Tegur Keras Gamawan Fauzi, Kalau Perlu Pecat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rentetan demonstrasi penolakan sekelompok orang terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya.

Tapi, pernyataan dari Mendagri Gamawan Fauzi otomatis menyeret isu agama atau keyakinan seseorang sebagai alasan meletakkan atau mencopotya dalam jabatan publik. Hal itu mempertontonkan rendahnya komitmen anggota kabinet pemerintahan SBY dalam menjaga dan menegakkan kemajemukan dalam negara Pancasila.

"Sikap plin-plan Gamawan Fauzi memperjelas kepada rakyat bahwa tata kelola pemerintahan saat ini menganut dikotomi mayoritas-minoritas, dan ini sangat berbahaya dalam konteks negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman suku maupun keyakinan yang terbingkai dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika," tegas Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (jumat, 27/9).

Presiden SBY harus menegur keras, dan jika perlu mengganti anggota kabinetnya yang ragu-ragu melaksanakan perintah konstitusi, seperti mempertahankan prinsip menghormati keberagaman dalam tubuh pemerintahan maupun bermasyarakat. Masinton katakan, seharusnya yang dilakukan pemerintah pusat adalah memberikan dukungan penuh kepada Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk mempertahankan Lurah Lenteng Agung Susan yang mendapat penolakan oleh segelintir warga karena dianggap berlainan agama.

"Jakarta adalah miniatur kemajemukan Indonesia. Tidak ada kelurahan muslim atau non-muslim di Jakarta. Negara tidak boleh mengalah dalam menegakkan hal-hal prinsip dalam berbangsa dan bernegara, apalagi sampai dikalahkan oleh tekanan segelintir massa," tambah caleg PDI Perjuangan dari Dapil Jakarta 2 ini .

Masinton harap, berbagai tragedi buah dari kegagalan negara atau pemerintah menjaga kebhinnekaan di berbagai daerah Indonesia seperti di Kalianda Lampung, Sampit Madura, dan lainnya, jangan sampai terjadi di DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara. [ald]