Aksi pemecatan 5 dokter kontrak dan sanksi peringatan yang menimpa 18 dokter PNS di RSUD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), serta pembubaran Komite Medis RSUD oleh direktur baru RSUD Tangsel, Neng Ulfa, membuat suasana di lingkungan instansi tersebut memanas.
Hal tersebut membuat beberapa tokoh setempat meradang. Diantaranya mantan aktivis mahasiswa 98, Wanto Sugito. Tokoh muda yang akrab disapa WS ini sangat menyesalkan adanya insiden tersebut. Karena menurutnya, ada dugaan pemecatan dan sanksi peringatan 18 dokter PNS itu terkait protes yang telah dilakukan para dokter atas penempatan Neng Ulfa sebagai Direktur RSUD Tangsel dan keberatan atas langkah Dinas Kesehatan Tangsel merekrut sejumlah dokter asing dari Malaysia.
"Dari kabar yang saya ikuti seperti itu. Saya sangat menyesalkan sikap otoriter dan arogan yang ditunjukkan oleh Direktur baru RSUD Tangsel. Jadi pemimpin itu seharusnya bisa memberi contoh yang baik, bukannya malah bertindak otoriter. Kalau suka bertindak otoriter, sebaiknya ke laut saja," ujar Wanto Sugito yang juga Ketua DPN REPDEM (sayap PDI Perjuangan) kepada wartawan saat blusukan di Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan (26/9).
Menurut Wanto, era arogansi pemimpin sudah bukan jamannya lagi. "Soeharto dulu bisa kita jatuhkan akibat otoriter dan diktator dalam kepemimpinannya. Untuk kasus RSUD Tangsel ini, semestinya jika ada persoalan dimusyawarahkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu kinerja, apalagi ini RSUD yang melayani kepentingan masyarakat banyak setiap hari. Semua masih bisa didiskusikan, kecuali kalau sudah merugikan rakyat seperti korupsi, wajib ditindak tegas." lanjut Wanto.
Caleg DPR-RI Dapil Banten III dari PDI Perjuangan ini mengkhawatirkan, kisruh akibat tindak otoriter Direktur RSUD tersebut berimbas pada aktivitas layanan kesehatan masyarakat.
"Jangan sampai ini mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat Tangsel. Kalau sampai terjadi, saya akan galang petisi rakyat Tangsel untuk bersikap," pungkasnya dengan serius.
[dit]
