Berita

ray rangkuti/net

Politik

Ray Rangkuti Buktikan Konvensi Demokrat Tidak Disiapkan Serius

SENIN, 23 SEPTEMBER 2013 | 17:49 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

Panitia konvensi calon presiden Partai Demokrat tidak antisipatif. Panitia tidak punya kode etik yang baku. Jadi mereka tidak punya patokan untuk menghukum pelanggaran etik yang dilakukan peserta konvensi.

Hal itu dinyatakan Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, usai memberikan laporan terkait dugaan penggunaan anggaran negara untuk kampanye pencalonan presiden.

"Panitia sendiri belum punya kode etik yang baku. Jadi pelanggaran etik, hukum atau uang lainnya mereka sendiri belum punya" jelas Ray di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Senin (23/9).


Meski begitu, ia menyatakan dirinya tidak terkejut dengan jawaban itu. Ia menjelaskan, panitia hanya menyiapkan peraturan sesuai situasi yang berkembang.

"Dari awal kita tahu banyak peraturan yang belum disiapkan. Panitia hanya membuat peraturan konvensi sesuai kebutuhan. Ketika dibutuhkan kriteria ya hanya kriteria saja. Ketika nanti ada tuntutan transparansi ya nanti baru dibuat mekanismenya seperti apa" jelasnya lagi.

Ray juga menyayangkan belum ada mekanisme untuk pelaporan kepada pihak panitia konvensi. Apalagi, Sekretaris Komite Suaidi Marasabessy sempat ingin menerima laporan Ray di kantor pribadinya, di Wisma Bakrie.

"Tadi Pak Suaidi bilang saya terima di Wisma Bakrie, kalau begitu kan belum ada mekanismenya dong. Kalau urusan soal konvensi ya harus ke kantor panitia konvensi atau kantor Partai Demokrat. Tak ada hubungan dengan kantor pribadi. Ini menjelaskan bahwa belum ada standar menerima laporan, advokasi laporan, menginvestigasi laporan, dan lainnya," terangnya.

"Konvensi belum matang, peraturannya dibuat mendadak sesuai dengan situasi yang berkembang. Jadi tidak antisipatif," tandas Ray. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya