Berita

ray rangkuti/net

Politik

Ray Rangkuti Buktikan Konvensi Demokrat Tidak Disiapkan Serius

SENIN, 23 SEPTEMBER 2013 | 17:49 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

Panitia konvensi calon presiden Partai Demokrat tidak antisipatif. Panitia tidak punya kode etik yang baku. Jadi mereka tidak punya patokan untuk menghukum pelanggaran etik yang dilakukan peserta konvensi.

Hal itu dinyatakan Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, usai memberikan laporan terkait dugaan penggunaan anggaran negara untuk kampanye pencalonan presiden.

"Panitia sendiri belum punya kode etik yang baku. Jadi pelanggaran etik, hukum atau uang lainnya mereka sendiri belum punya" jelas Ray di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Senin (23/9).


Meski begitu, ia menyatakan dirinya tidak terkejut dengan jawaban itu. Ia menjelaskan, panitia hanya menyiapkan peraturan sesuai situasi yang berkembang.

"Dari awal kita tahu banyak peraturan yang belum disiapkan. Panitia hanya membuat peraturan konvensi sesuai kebutuhan. Ketika dibutuhkan kriteria ya hanya kriteria saja. Ketika nanti ada tuntutan transparansi ya nanti baru dibuat mekanismenya seperti apa" jelasnya lagi.

Ray juga menyayangkan belum ada mekanisme untuk pelaporan kepada pihak panitia konvensi. Apalagi, Sekretaris Komite Suaidi Marasabessy sempat ingin menerima laporan Ray di kantor pribadinya, di Wisma Bakrie.

"Tadi Pak Suaidi bilang saya terima di Wisma Bakrie, kalau begitu kan belum ada mekanismenya dong. Kalau urusan soal konvensi ya harus ke kantor panitia konvensi atau kantor Partai Demokrat. Tak ada hubungan dengan kantor pribadi. Ini menjelaskan bahwa belum ada standar menerima laporan, advokasi laporan, menginvestigasi laporan, dan lainnya," terangnya.

"Konvensi belum matang, peraturannya dibuat mendadak sesuai dengan situasi yang berkembang. Jadi tidak antisipatif," tandas Ray. [ald]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya