Berita

ray rangkuti/net

Politik

Ray Rangkuti Buktikan Konvensi Demokrat Tidak Disiapkan Serius

SENIN, 23 SEPTEMBER 2013 | 17:49 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

Panitia konvensi calon presiden Partai Demokrat tidak antisipatif. Panitia tidak punya kode etik yang baku. Jadi mereka tidak punya patokan untuk menghukum pelanggaran etik yang dilakukan peserta konvensi.

Hal itu dinyatakan Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, usai memberikan laporan terkait dugaan penggunaan anggaran negara untuk kampanye pencalonan presiden.

"Panitia sendiri belum punya kode etik yang baku. Jadi pelanggaran etik, hukum atau uang lainnya mereka sendiri belum punya" jelas Ray di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Senin (23/9).


Meski begitu, ia menyatakan dirinya tidak terkejut dengan jawaban itu. Ia menjelaskan, panitia hanya menyiapkan peraturan sesuai situasi yang berkembang.

"Dari awal kita tahu banyak peraturan yang belum disiapkan. Panitia hanya membuat peraturan konvensi sesuai kebutuhan. Ketika dibutuhkan kriteria ya hanya kriteria saja. Ketika nanti ada tuntutan transparansi ya nanti baru dibuat mekanismenya seperti apa" jelasnya lagi.

Ray juga menyayangkan belum ada mekanisme untuk pelaporan kepada pihak panitia konvensi. Apalagi, Sekretaris Komite Suaidi Marasabessy sempat ingin menerima laporan Ray di kantor pribadinya, di Wisma Bakrie.

"Tadi Pak Suaidi bilang saya terima di Wisma Bakrie, kalau begitu kan belum ada mekanismenya dong. Kalau urusan soal konvensi ya harus ke kantor panitia konvensi atau kantor Partai Demokrat. Tak ada hubungan dengan kantor pribadi. Ini menjelaskan bahwa belum ada standar menerima laporan, advokasi laporan, menginvestigasi laporan, dan lainnya," terangnya.

"Konvensi belum matang, peraturannya dibuat mendadak sesuai dengan situasi yang berkembang. Jadi tidak antisipatif," tandas Ray. [ald]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya