Berita

eman suparman/net

Hukum

CALON HAKIM AGUNG

KY: Biasanya, yang Masuk ke DPR Sudah "Calon Jadi"

SABTU, 21 SEPTEMBER 2013 | 11:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi Yudisial (KY) punya standar operasional yang sangat ketat sebelum meloloskan calon hakim agung ke uji kelayakan di DPR.

"Ketika seorang hakim karir yang diajukan mahkamah agung atau pengadilan tinggi, di Komisi Yudisial akan diuji pertama-tama secara administratif. Kalau baru 10 tahun kerja di bidang hukum maka dia tak boleh lolos. Kedua, seleksi karya tulis, karya profesi, kalau yang karir serahkan putusan-putusan terbaik, kalau yang non-karir serahkan penulisan makalah terbaik," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Eman Suparman, dalam diskusi bertajuk "Transaksionalisasi di DPR", di bilangan Cikini, Jakarta Pusat (Sabtu, 21/9).

Setelah itu, KY menginvestigasi calon-calon itu. Dalam tim investigasi itu KY mempunyai orang-orang terbaik, bahkan diakui Erman bahwa kepala bironya pun mantan jenderal polisi. KY menelusuri rekam jejak, laporan harta kekayaan, dan berkoordinasi dengan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan untuk mengecek apakah ada transaksi mencurigakan calon tersebut.


"Tidak hanya andalkan investigasi, tapi saya sebagai ketua turun langsung ke calon-calon hakim agung. Kami datangi ke rumahnya dan temui keluarganya soal pendapatan dan pekerjaan calon itu untuk tahu kiprah di luar kedinasan," terang Eman.

KY juga meminta masukan jaksa soal bagaimana penilaian mereka saat berperkara bersama hakim tersebut ketika di pengadilan.

"Biasanya sudah 'calon jadi' yang masuk ke DPR," tegasnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya