Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik memerintahkan semua satuan kerja (satker) KPU yang berjumlah 531 satker untuk menuntaskan analisa kebutuhan logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebelum proses lelang dimulai.
"Semua satker diminta untuk menghitung secara cermat kebutuhan pengadaan logistik terutama kotak suara, bilik suara, sampul dan alat kelengkapan pemungutan suara," terang Husni di ruang kerjanya, Jakarta, Kamis (19/9).
Khusus kotak suara dan bilik suara yang masih tersimpan di sejumlah gudang KPU di daerah harus dicek kondisi terakhirnya untuk menentukan berapa barang yang masih dapat digunakan untuk Pemilu 2014.
"Hitung ulang semuanya. Jangan ada yang dilebih-lebihkan sehingga pengadaan logistik Pemilu 2014 benar-benar efesien," ujarnya.
Husni mengatakan KPU merencanakan untuk pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 dalam satu paket pengadaan. Hal ini untuk memastikan semua logistik Pemilu yang diproduksi dan didistribusikan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas dan hemat anggaran.
"Sebelum memproduksi logistik, kita harus benar-benar memastikan indeks penyelenggara, indek peserta dan kebutuhan untuk pembiayaan transportasi," ujar Husni.
[dem]
