Pengentasan kemiskinan masih jadi pekerjaan besar pemerintah. Kementerian Sosial sebagai leading sektor didorong membuat program strategis, menyusun aksi nasional yang terintegrasi dengan pemerintah daerah.
“Pemerintah menyusun strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang berkesinambungan dan integratif, “ ujar Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Hotel Merlyn, Jakarta, kemarin.
Pembangungan nasional mencakup aspek ipoleksosbudhankam, dimana aspek tersebut terkonsentrasi pada satu permasalahan sosial yaitu kemiskinan.
Saat ini, kemiskinan menjadi sumber masalah sosial yang semakin kompleks yang berdampak pada semua sektor, seperti ekonomi, politik, dan iptek, baik di tingkat lokal, nasional, regional dan global.
“Kemiskinan juga berdampak pada pengangguran, anak-anak terlantar, masalah lansia, kriminalitas, korban narkoba, konflik SARA, kerusuhan antar kampung, separatisme yang mengarah pada disintegrasi bangsa, “ ujarnya.
Pemerintah, kata Mensos, menetapkan delapan target prioritas yaitu, pertama menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Kedua, menggarap pendidikan dasar secara universal, ketiga mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, keempat mengurangi tingkat kematian anak. Selanjutnya, kelima meningkatkan kesehatan ibu, keenam memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, ketujuh menjamin keberkelanjutan lingkungan, dan kedelapan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
“Kementerian Sosial (Kemensos) memposisikan masalah pengetasan kemiskinan sebagai isu kesejahteraan sosial ke dalam arus tengah pembangunan, “ tandasnya.
Menurut Jufri, pihaknya terus pro aktif dalam pembangunan politik, meliputi isu disintegrasi, kemiskinan pada pengungsi akibat konflik SARA, pembangunan ekonomi, meliputi akses sumber, tenaga kerja, pengangguran, dan masalah sosial, meliputi keterpencilan, akses teknologi, kerusuhan antar kampung dan konflik antar kelompok masyarakat. â€Kompleksitas masalah tidak bisa diatasi hanya mengandalkan rasa belas kasihan.
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, membutuhkan Rp 5,5 triliun untuk Program Keluarga Harapan, Penanggulangan Bencana, Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Keserasian Sosial. [Harian Rakyat Merdeka]
