Pemerintah Diminta Bijaksana Atasi Masalah Waduk Jatigede

Pemerintah diminta bersikap bijaksana dan bertindak sesuai hukum dalam mengatasi permasalahan sengketa tanah terkait proyek Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat.

"Kami juga mengimbau kepada pemerintah pusat agar menurunkan tim investigasi untuk selesaikan permasalahan ini," ujar kader Hanura C. Suhardi di Jakarta, Sabtu (14/9) malam.

Menurutnya, hal itu sangat penting dilakukan lantaran permasalahan proyek tersebut sudah berlangsung sangat lama dan melibatkan ratusan ribu nyawa penduduk desa sekitar lokasi waduk yang tingginya 162,5 M itu.

Hingga saat ini, penduduk setempat masih tetap tinggal di tempat tinggalnya dan tidak mau pindah ke tempat relokasi, lantaran dana ganti rugi yang diterima warga dari pemerintah dan lahan relokasi bermasalah.

"Kompensasi yang diberikan tidak memadai. Ada yang dapet, ada yang tidak. Mereka bertahan karena ganti ruginya masih masih belum mumpuni," lanjut Caleg Dapil Sumedang-Majalengka-Subang ini.

Pendapat serupa juga diutarakan oleh warga setempat Mahmudin. Dia mengatakan, pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah dilakukan secara sepihak tanpa ada negosiasi besaran nilai dan dilakukan dengan melanggar peraturan yang berlaku.

"Misalnya tanah ladang di Desa Pakualam dibayar pemerintah Rp 5.200 per bata (14 M2) dan tanah sawah Rp 8.200 per bata. Padahal menurut SK Bupati, harga tersebut untuk per meter persegi," ujarnya.

Untuk menyelesaikan kasus ini, Suhardi akan memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada seluruh masyarakat di 22 desa sekitar waduk yang berjumlah sekitar 5.500 KK atau 26.000 jiwa itu.

"Kami juga akan melakukan demo," pungkasnya. [ian]