Berita

suhardi/net

Politik

Gerindra Kritik Pemerintah yang Dukung Produksi Mobil Murah

RABU, 11 SEPTEMBER 2013 | 13:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dua hari lalu, dua produsen mobil asal Jepang, Toyota dan Daihatsu, resmi meluncurkan dua mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car) ke tengah publik Indonesia. Tak lama lagi Suzuki dan Honda pun dipastikan melakukan hal serupa. Kehadiran mobil murah dan ramah lingkungan dinilai akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Namun, Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi, justru menyesalkan hal tersebut. Lebih jauh, Partai Gerindra menyayangkan kebijakan pemerintah yang mendukung beredarnya mobil murah.

"Adanya mobil murah justru akan menyebabkan kemacetan semakin parah karena makin banyak orang yang menggunakan mobil. Ini adalah kebijakan yang amat sangat keliru. Membebaskan pajak untuk mobil murah juga tidak akan menurunkan jumlah konsumsi BBM karena jumlah mobil akan bertambah," kata Suhardi dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan DPP Partai Gerindra, Rabu (11/9).


Gerindra berpendapat, lebih baik pemerintah memprioritaskan perbaikan kualitas dan kuantitas transportasi umum daripada mendorong peredaran mobil murah. Jika transportasi umum berjalan dengan baik tentunya pengguna kendaraan pribadi akan berpindah ke transportasi umum, dan akhirnya akan menurunkan jumlah konsumsi BBM.

"Yang jadi masalah saat ini masyarakat enggan menggunakan kendaraan umum karena tidak nyaman serta sering tidak tepat waktu," kata Suhardi.

Ia mengutip pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang pernah mengatakan, pemerintah perlu mencontoh apa yang telah dilakukan Brazil dalam kebijakan industri otomotif. Brazil berhasil mengkonversi penggunaan BBM dengan BBN (Bahan Bakar Nabati). Jika memang tujuannya untuk mengurangi konsumsi BBM, seharusnya kebijakan industri otomotif nasional diarahkan seperti itu.

"Penggunaan BBN dapat mengurangi ketergantungan negara ini terhadap BBM yang terus impor. Negara ini dapat mandiri secara energi dengan BBN dari singkong dan tetumbuhan lainnya," tutup profesor kehutahanan itu. [ald]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya