Berita

RIZAL RAMLI/NET

Bisnis

Ekonom Senior: Sistem Kuota Impor Pangan Tak Efektif Tekan Harga Kedelai!

SELASA, 10 SEPTEMBER 2013 | 15:17 WIB | LAPORAN:

Pemerintah didesak segera mengganti sistem impor kedelai yang selama ini dijalankan untuk menghindari persaingan tidak sehat antar importir yang berdampak tingginya harga bahan baku pembuat tahu tempe itu.

"Sistem impor kedelai, bawang, daging dan lain-lain jangan lagi memakai sistem kuota, tapi pakai sistem tarif. Siapapun bisa mengimpor sehingga harga kedelai otomatis turun asal mampu bayar impor," ujar ekonomi senior Indonesia DR. Rizal Ramli kepada wartawan di gedung DPR Jakarta, Selasa (10/9).

Dia menjelaskan, dengan mengganti sistem impor, pemerintah dapat menekan harga kedelai di pasaran lokal lebih murah. Karena sistem tarif berpotensi membuat pengusaha melakukan impor sebanyak-banyaknya. Sementara, sistem kuota hanya dibatasi pengusaha tertentu saja yang dapat izin impor. Sehingga, apabila pengusaha yang memiliki izin impor tidak bekerja maksimal, dipastikan harga kedelai melambung tinggi akibat minimnya pasokan.


"Kalau sistem tarif pengusaha membayar tarif, ada penerimaan negara. Kalau sistem kuota yang diberi hanya delapan pengusaha. Itu pun kita tidak tahu, harusnya juga diumumkan siapa saja pengusaha yang dapat kuota," jelas Rizal.

Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menambahkan, sudah waktunya pemerintah menghentikan ketergantungan impor pada bahan pangan. Bahkan untuk produk kedelai, kata Rizal, lebih mudah dikembangkan sendiri karena usia empat bulan sudah bisa dipanen.

"Bisa dikembangkan sendiri produksi kedelai nasional. Cari bibit di luar negeri, yang paling bagus di dunia ada di Argentina dan Brazil, lalu dikembangkan untuk petani di sini," katanya.

Selama ini, petani malas meningkatkan produksi kedelai nasional karena selain tidak adanya dukungan pemerintah, keuntungan dari produksi kedelai juga amat rendah akibat banyaknya kedelai impor.

"Jadi, pemerintah harus susun kebijakan harga misalnya untuk enam komoditi pangan. Tetapi, harus didukung oleh anggaran pertanian yang cukup," demikian Rizal.[wid]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya