Berita

RIZAL RAMLI/NET

Bisnis

Ekonom Senior: Sistem Kuota Impor Pangan Tak Efektif Tekan Harga Kedelai!

SELASA, 10 SEPTEMBER 2013 | 15:17 WIB | LAPORAN:

Pemerintah didesak segera mengganti sistem impor kedelai yang selama ini dijalankan untuk menghindari persaingan tidak sehat antar importir yang berdampak tingginya harga bahan baku pembuat tahu tempe itu.

"Sistem impor kedelai, bawang, daging dan lain-lain jangan lagi memakai sistem kuota, tapi pakai sistem tarif. Siapapun bisa mengimpor sehingga harga kedelai otomatis turun asal mampu bayar impor," ujar ekonomi senior Indonesia DR. Rizal Ramli kepada wartawan di gedung DPR Jakarta, Selasa (10/9).

Dia menjelaskan, dengan mengganti sistem impor, pemerintah dapat menekan harga kedelai di pasaran lokal lebih murah. Karena sistem tarif berpotensi membuat pengusaha melakukan impor sebanyak-banyaknya. Sementara, sistem kuota hanya dibatasi pengusaha tertentu saja yang dapat izin impor. Sehingga, apabila pengusaha yang memiliki izin impor tidak bekerja maksimal, dipastikan harga kedelai melambung tinggi akibat minimnya pasokan.


"Kalau sistem tarif pengusaha membayar tarif, ada penerimaan negara. Kalau sistem kuota yang diberi hanya delapan pengusaha. Itu pun kita tidak tahu, harusnya juga diumumkan siapa saja pengusaha yang dapat kuota," jelas Rizal.

Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menambahkan, sudah waktunya pemerintah menghentikan ketergantungan impor pada bahan pangan. Bahkan untuk produk kedelai, kata Rizal, lebih mudah dikembangkan sendiri karena usia empat bulan sudah bisa dipanen.

"Bisa dikembangkan sendiri produksi kedelai nasional. Cari bibit di luar negeri, yang paling bagus di dunia ada di Argentina dan Brazil, lalu dikembangkan untuk petani di sini," katanya.

Selama ini, petani malas meningkatkan produksi kedelai nasional karena selain tidak adanya dukungan pemerintah, keuntungan dari produksi kedelai juga amat rendah akibat banyaknya kedelai impor.

"Jadi, pemerintah harus susun kebijakan harga misalnya untuk enam komoditi pangan. Tetapi, harus didukung oleh anggaran pertanian yang cukup," demikian Rizal.[wid]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

Matador Pulangkan Belgia di Menit Akhir

Sabtu, 11 Juli 2026 | 04:14

Pengadaan Batu Bara Belum Tentu Penyebab Blackout Sumatera

Sabtu, 11 Juli 2026 | 04:05

Ijazah Asli Jokowi Dipastikan Sama seperti Unggahan Dian Sandi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:45

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Jampidsus Febrie Resmi Mundur

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:23

Antara VAR dan Tuduhan Argentina Anak Emas FIFA

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:02

Pemerintah Dukung Kortastipidkor Usut Tuntas Perkara Korupsi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02:35

Pernyataan Febrie Dinilai Upaya Kendalikan Narasi di Tengah Deretan Fakta

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02:33

Demo Copot Jampidsus Febrie

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02:24

Akademisi University Swedia Teliti Penanggulangan Bencana PMI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02:11

Selengkapnya