Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Neoliberalisme Antara Teori dan Praktek

MINGGU, 08 SEPTEMBER 2013 | 10:39 WIB | OLEH: M. HATTA TALIWANG

MENURUT teori, neoliberalisme itu ciri ekstrimnya lebih kurang sebagai berikut; Pertama, kekayaan alam, energi, dan seluruh aset suatu negara harus bebas dibuka untuk dimasuki, dimiliki dan dikuasai oleh asing. Kedua, pasar dalam negeri suatu negara harus dibuka penuh untuk dimasuki oleh asing.

Ketiga, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) harus dijual dan boleh dikuasai asing. Swastanisasi atau privatisasi semua sektor. Tidak ada sektor-sektor penting dikuasai oleh negara. Keempat, tanggungjawab sosial negara (keberpihakan dan perlindungan negara) terhadap kelompok mayoritas yang lemah (buruh, petani, nelayan dan rakyat miskin) dihapuskan. Serahkan semua pada mekanisme pasar, dibeli sesuai dengan harga pasar. Kurangi hingga dihapuskannya seluruh subsidi.

Dan kelima adalah, dalam bidang ketenagakerjaan, segala persoalan yang menyangkut ketenagakerjaan (upah, hubungan kerja, jaminan sosial, lapangan pekerjaan, serikat buruh) biarkan ditentukan oleh pasar.


Teori ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 Proklamasi. Outputnya paham inilah yang melagurkan kemiskinan massa dan memperkaya segelintir manusia.

Prakteknya menurut Dr. Fuad Bawazier; "Rezim ekonomi neolib yang dipimpin SBY-Boediono sungguh telah melaksanakan keinginan asing yakni meningkatkan impor pangan, meningkatkan utang luar negeri, menghapuskan atau mengurangi subsidi untuk kepentingan rakyat, menjaga wilayah bisnis kapitalis asing di Indonesia (Bursa Efek), memberikan peluang asing menguasai sumber-sumber kekayaan alam Indonesia, dan akses bisnis strategis seluas-luasnya di Indonesia. Dan semua ini telah di laksanakan dengan maksimal oleh pemerintah (rezim SBY-Boediono)!. Imbalannya, Bank Dunia dan IMF tidak akan banyak mengkritik ekonomi Indonesia yang rapuh, dan membiarkan korupsi bagi para pejabat pemerintah. Win-win solution deals! Ingat, Soeharto jatuh karena kejatuhan ekonomi dan bukan tidak mungkin SBY-Boediono akan mengalami nasib serupa plus karena faktor korupsi para pejabatnya". [***]

Penulis adalah Direktur Eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH)

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya