Berita

foto: net

Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Hanya Untungkan yang Ilegal

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2013 | 19:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Industri rokok Indonesia menolak keras rencana pemerintah menaikkan pajak atau cukai menjadi 10 persen dari harga rokok saat ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) Jawa Tengah, Ahmad Guntur, dan Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefti, lewat rilis, Kamis (5/9).

"Apabila pemerintah bersikeras, pengusaha rokok khususnya yang kecil dan menengah akan semakin terjepit dan sulit bersaing. Dan, yang mengambil keuntungan adalah rokok ilegal," seru mereka.


Mereka tegaskan bahwa akan mematuhi hukum UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Namun, sangat keberatan jika pemerintah akan tetap menaikkan cukai di tahun 2014. Kenaikan cukai tersebut tidak sesuai dengan penjelasan UU yang akan diimplementasikan pada 1 Januari 2014 itu.

"Dalam proses implementasi pajak daerah rokok jelas disebutkan dalam penjelasannya bahwa tidak ada kenaikan cukai ," tegas Guntur.

Muhaimin Moefti menambahkan, kenaikan pajak juga akan berpengaruh kepada ketenagakerjaan. Ia mengkuatirkan perusahaan rokok kecil dan menengah banyak gulung tikar.

"Pada prinsipnya, kami akan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini UU 28/2009. Namun, kami dengan tegas menolak kenaikan cukai di tahun depan. Masih banyak cara untuk melakukan optimalisasi penerimaan cukai dan salah satunya adalah pemberantasan rokok-rokok illegal," tutur Muhaimin.

Formasi dan Gaprindo sebagai wadah perhimpunan para pelaku industri rokok di Indonesia benar-benar berharap pemerintah serius mendengarkan permintaan mereka.

"Bayangkan, berapa banyak jumlah pengangguran yang akan diakibatkannya. Semoga pemerintah bertindak adill," ujar Guntur. [ald]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

Prabowo Harus Siapkan Langkah Antisipatif Ketahanan Energi

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:59

Beckham Jawab Keraguan dengan Tampil Trengginas di GBK

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:48

Daftar 97 Pinjol yang Didenda KPPU Imbas Praktik Kartel Suku Bunga

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:28

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Wejangan Ray Dalio

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:45

Ketua DPD Dorong Pembangunan Fondasi Sepak Bola Lewat Kompetisi

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:29

KPPU Denda 97 Pinjol Buntut Praktik Kartel Suku Bunga

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:59

Purbaya Disentil Anas Urbaningrum Usai Nyemprot Ekonom Kritis

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:33

Serius Bahas PP Tunas

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:18

Polri Didesak Audit Dugaan Aliran Dana Asing ke LSM

Sabtu, 28 Maret 2026 | 00:59

Selengkapnya