Berita

foto: net

Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Hanya Untungkan yang Ilegal

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2013 | 19:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Industri rokok Indonesia menolak keras rencana pemerintah menaikkan pajak atau cukai menjadi 10 persen dari harga rokok saat ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) Jawa Tengah, Ahmad Guntur, dan Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefti, lewat rilis, Kamis (5/9).

"Apabila pemerintah bersikeras, pengusaha rokok khususnya yang kecil dan menengah akan semakin terjepit dan sulit bersaing. Dan, yang mengambil keuntungan adalah rokok ilegal," seru mereka.


Mereka tegaskan bahwa akan mematuhi hukum UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Namun, sangat keberatan jika pemerintah akan tetap menaikkan cukai di tahun 2014. Kenaikan cukai tersebut tidak sesuai dengan penjelasan UU yang akan diimplementasikan pada 1 Januari 2014 itu.

"Dalam proses implementasi pajak daerah rokok jelas disebutkan dalam penjelasannya bahwa tidak ada kenaikan cukai ," tegas Guntur.

Muhaimin Moefti menambahkan, kenaikan pajak juga akan berpengaruh kepada ketenagakerjaan. Ia mengkuatirkan perusahaan rokok kecil dan menengah banyak gulung tikar.

"Pada prinsipnya, kami akan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini UU 28/2009. Namun, kami dengan tegas menolak kenaikan cukai di tahun depan. Masih banyak cara untuk melakukan optimalisasi penerimaan cukai dan salah satunya adalah pemberantasan rokok-rokok illegal," tutur Muhaimin.

Formasi dan Gaprindo sebagai wadah perhimpunan para pelaku industri rokok di Indonesia benar-benar berharap pemerintah serius mendengarkan permintaan mereka.

"Bayangkan, berapa banyak jumlah pengangguran yang akan diakibatkannya. Semoga pemerintah bertindak adill," ujar Guntur. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Gus Lilur Ungkap Pencatutan Nama Prabowo di Muktamar NU, Duit Ratusan Miliar Diduga Mengalir

Minggu, 27 September 2026 | 22:06

DIM RUU Ketenagakerjaan Membengkak

Minggu, 27 September 2026 | 20:53

Semarak Diwali Mulai Terasa di Jakarta Lewat Diwali Bazaar 2026

Minggu, 27 September 2026 | 20:30

Syarat Capres Didukung Minimal Dua Fraksi Bisa Mengunci Suara Rakyat

Minggu, 27 September 2026 | 19:52

Ustaz Das’ad Latif Ajak Warga Hidup Sesuai Kemampuan

Minggu, 27 September 2026 | 19:31

Di Malaysia, Utusan MUI Sampaikan Pesan Kemerdekaan untuk Palestina

Minggu, 27 September 2026 | 19:17

DPD Geram, Buku Memburu Muhammad Diduga Lecehkan Agama Islam

Minggu, 27 September 2026 | 18:50

Setelah Viral, Dishub Sidak Tarif Valet di Jaksel

Minggu, 27 September 2026 | 18:31

Mantan Bendahara PPP Habil Marati Wafat

Minggu, 27 September 2026 | 18:17

Dugaan Penyelewengan Bantuan Kemanusiaan di Kamp Tindouf Mencuat

Minggu, 27 September 2026 | 17:41

Selengkapnya