Berita

foto: net

Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Hanya Untungkan yang Ilegal

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2013 | 19:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Industri rokok Indonesia menolak keras rencana pemerintah menaikkan pajak atau cukai menjadi 10 persen dari harga rokok saat ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) Jawa Tengah, Ahmad Guntur, dan Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefti, lewat rilis, Kamis (5/9).

"Apabila pemerintah bersikeras, pengusaha rokok khususnya yang kecil dan menengah akan semakin terjepit dan sulit bersaing. Dan, yang mengambil keuntungan adalah rokok ilegal," seru mereka.


Mereka tegaskan bahwa akan mematuhi hukum UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Namun, sangat keberatan jika pemerintah akan tetap menaikkan cukai di tahun 2014. Kenaikan cukai tersebut tidak sesuai dengan penjelasan UU yang akan diimplementasikan pada 1 Januari 2014 itu.

"Dalam proses implementasi pajak daerah rokok jelas disebutkan dalam penjelasannya bahwa tidak ada kenaikan cukai ," tegas Guntur.

Muhaimin Moefti menambahkan, kenaikan pajak juga akan berpengaruh kepada ketenagakerjaan. Ia mengkuatirkan perusahaan rokok kecil dan menengah banyak gulung tikar.

"Pada prinsipnya, kami akan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini UU 28/2009. Namun, kami dengan tegas menolak kenaikan cukai di tahun depan. Masih banyak cara untuk melakukan optimalisasi penerimaan cukai dan salah satunya adalah pemberantasan rokok-rokok illegal," tutur Muhaimin.

Formasi dan Gaprindo sebagai wadah perhimpunan para pelaku industri rokok di Indonesia benar-benar berharap pemerintah serius mendengarkan permintaan mereka.

"Bayangkan, berapa banyak jumlah pengangguran yang akan diakibatkannya. Semoga pemerintah bertindak adill," ujar Guntur. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR Khawatir Pekerjaan Debt Collector jadi Ilegal, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:43

Keripik Pisang Lokal Besutan Rumah BUMN BRI Tembus Malaysia dan Hong Kong

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:19

Menlu China Mesra dengan Luhut, Sejumlah Tawaran Kerja Sama Mengalir

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:54

Program Gerakan “Warga Peduli Warga” Jaringan Aktivis 98 Berlanjut di Lampung

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:28

Sejumlah Elemen Mahasiswa Ogah Ikut Demo AMPB 27 Agustus, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:10

Ribuan Warga Meriahkan Panggung Rakyat Merdeka PANsar Murah di Kendal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:50

BRI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi Alpha Southeast Asia 2026

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:28

DPR Tekankan Penguatan Pengendalian Lingkungan untuk Hentikan Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:58

YLBHI Dorong Bareskrim Usut Perwira Diduga Terlibat Penipuan Investasi Tambang Emas

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:14

Pikat Pembeli dari Singapura hingga Belanda, Produk UMKM Asal Sumut Berdaya Bersama BRI

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21:55

Selengkapnya