Sejarawan terkemuka, Anhar Gonggong, menolak kompensasi maupun permintaan maaf pemerintah Belanda atas pembantaian yang dilakukan Raymond Pierre Paul Westerling, kecuali Belanda mengakui dua hal, yaitu mengakui kemerdekaan RI adalah tahun 1945 dan mengakui bahwa pihaknya pernah melakukan pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk di Indonesia demi mengembalikan kekuasaan kolonialisme antara tahun 1945-1949.
Anhar Gonggong adalah salah satu warga Indonesia yang sebagian anggota keluarganya, termasuk ayahnya, dibantai oleh pasukan Westerling saat menyisir desa-desa di Sulawesi Selatan pada 1946-1947.
Penolakan atas permintaan maaf itu ditegaskan Anhar dalam diskusi permintaan maaf Belanda atas kasus Westerling yang digelar hari ini (Rabu, 4/9) di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. Disebutkan Anhar juga, korban tragedi Westerling adalah ratusan orang. Sedangkan yang diberi kompensasi hanya sembilan orang.
"Tidak ada kata paling tepat selain Westerling memang pernah melakukan pembunuhan yang melanggar HAM. Dia sendiri mengakui di bukunya bahwa dia membunuh 400 orang, di buku yang lain dia mengaku bunuh 600 orang dengan tangannya sendiri. Jadi Westerling memang pembunuh. Tidak bisa jadi sembilan orang saja diberi kompensasi," paparnya.
Anhar juga mengungkapkan kegeramannya atas perlakuan tidak adil yang rakyat Indonesia rasakan sebagai korban perang jika dibandingkan negara lain.
"Di luar negeri, seorang Amerika yang menembak mati seorang Vietnam, ribut seluruh dunia. Di sini diam aja. Perdana Menteri Belanda juga pernah bilang Den Haag adalah ibukota keadilan dunia, apa adilnya mereka terhadap Indonesia? Tidak ada. Dia ngomong begitu dengan mulut berdarah-darah rakyat Indonesia" sambungnya berapi-api.
Menurutnya, Belanda pada waktu itu tidak rela kehilangan lumbung ekonominya yaitu Indonesia. Karena itulah mereka berusaha untuk mendapatkan Indonesia kembali, meskipun melalui pembantaian.
"Pahlawan dalam tragedi ini adalah rakyat, Belanda itu tidak rela kehilangan Indonesia karena berarti lumbung ekonominya hilang. Belanda sangat berusaha untuk mengembalikan dengan segala cara, termasuk melalui pembantaian ini," jelas Anhar yang didampingi Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Batara Hutagalung.
Anhar juga mempertanyakan soal status hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dan Belanda.
"Sampai sekarang, landasan hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda apa? Mereka menolak 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita, jadi secara hukum mereka menolak kita. Kalau begitu apa hubungan diplomatik kita dengan mereka?" tutupnya.
[ald]
