RMOL. Ombudsman merilis data mengenai pelayanan pengaduan masyarakat di Indonesia. Dan ternyata, kualitas pelayanan di kota Jakarta menempati urutan pertama terburuk dengan angka laporan mencapai 294 aduan atau 14,53 persen.
"Saya belum ngerti laporan dari Ombudsman. Saya belum dapat laporan itu," ujar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
Meski begitu, Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo menegaskan bahwa Pemprov DKI akan terus berusaha memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
"Yang pasti kalau pelayanan akan kita perbaiki, perbaiki, perbaiki, perbaiki terus," ucapnya berulang.
Ia juga akui kualitas pelayanan publik Pemprov DKI masih kurang jika dinilai dari opini publik. Sebagai upaya memperbaikinya, Pemprov berencana memperketat lagi segala urusan perizinan, termasuk memotong jalur-jalur yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat lebih mudah dan efisien.
Selain itu dalam waktu dekat ini, ia juga akan memanggil Inspektorat Daerah untuk dimintai keterangan terkait kinerja aparatur daerah.
Sebagai informasi rilis yang dikeluarkan oleh Ombudsman menempatkan Pemprov DKI sebagai daerah dengan pelayanan kepada masyarakat terburuk di Indonesia, yakni sebesar 294 laporan (14,53 persen), kemudian diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 277 laporan (13,69 persen), Pemda Nusa Tenggara Timur sebanyak 221 laporan (10,92 persen), pemda Jawa Barat yaitu 201 laporan (9,9 persen) dan Pemda Sulawesi Utara sebanyak 183 laporan (9,04 persen).
Laporan tersebut diperoleh langsung dari kantor Ombudsman pusat di Jakarta dengan 23 kantor perwakilan di tingkat provinsi.
"Hal ini terjadi karena kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang banyak berurusan langsung dengan masyarakat memang belum memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat," kata Ombudsman RI bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan, Budi Santoso.
[wid]
