Defisit anggaran perdagangan Indonesia yang terjadi beberapa bulan terakhir sangat mengganggu kekuatan nilai tukar rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah juga dipengaruhi faktor global seperti kebijakan yang diambil oleh bank sentral di negara-negara lain dan juga perbaikan pasar di Amerika.
Demikian mengemuka dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).
“Rapat kali ini terasa penting, karena terkait dengan kondisi perekonomian yang sedang bergejolak,†kata Ketua Komisi VI, Airlangga Hartarto, saat memimpin rapat.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, gejolak yang terjadi akibat nilai tukar rupiah melemah sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi di dalam negeri dan bisa memicu meningkatnya inflasi. Makanya, Komisi VI mencermati langkah-langkah jangka pendek yang diambil pemerintah untuk memperbaiki neraca perdagangan di Indonesia. Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai langkah.
“Dari kebijakan yang dilakukan pemerintah ada beberapa hal yang patut menjadi catatan, yaitu mendorong peningkatan ekspor antara lain kemudahan bagi industri di kawasan brikat untuk dapat meningkatkan ekspor sebesar 50 persen. Ini suatu hal yang perlu diapresiasi,†kata anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor ini.
Namun demikian, ada beberapa permintaan dari kalangan industri agar mendapat kemudahan pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut Airlangga, PPN untuk bahan baku bila direstitusi masih memerlukan waktu dan juga memerlukan biaya bila dibandingkan dengan bahan baku impor. Padahal tahun 2015, Indonesia sudah memasuki ASEAN Economy Community.
Sementara itu, Menteri Gita Wiryawan, menjelaskan, tanggung-jawab kementeriannya bersama kementerian terkait dan Bank Indonesia adalah menjaga agar tingkat inflasi dapat dikendalikan pada kisaran 7 persen hingga 8 persen.
Pengurangan impor migas dan peningkatan konten bio diesel yang dilakukan oleh kementerian terkait dan dukungan dari Kemendag akan diukur dari indikator keberhasilan, yaitu impor bisa ditekan sekitar 4 persen hingga 8 persen.
Sementara neraca perdagangan, lanjut Gita, dapat ditekan pada kisaran 5 hingga 6 miliar dolar AS selama tahun 2013. Mendag juga berharap, realitas ini bisa membuahkan surplus neraca perdagangan di tahun 2014 nanti.
[ald]
