Berita

ilustrasi, impor bahan bakar minyak

Bisnis

Konversi BBM Ke Biogas Butuh Sosialisasi 15 Tahun

RABU, 28 AGUSTUS 2013 | 08:29 WIB

Langkah pemerintah untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dengan melakukan konversi ke biogas tidak mudah. Pasalnya, sosialisasinya saja butuh waktu 15 tahun.

“Kita komit untuk memperlancar ini karena akan menjadi kebutuhan nasional. (Kebutuhan) Energi fosil sendiri kan naik 7 persen per tahun,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tunggal di Jakarta, kemarin.

Dia mengakui, diperlukan sumber energi alternatif seperti pemanfaatan kotoran hewan ternak yang bisa dijadikan biogas sebagai pengganti BBM. Padahal, potensi dalam negeri sebenarnya besar sekali tetapi belum dikembangkan maksimal.


Namun, dia mengakui, ada hambatan sulit untuk menerapkan itu. Selain itu, membutuhkan waktu yang lama karena ini menyangkut sosialisasi, kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri dan kurangnya nilai keekonomian pengembangan energi tersebut.

“Negara yang sudah menerapkan ini perlu waktu 10-15 tahun sosialisasi, seperti Swedia. Jadi kita butuh peran media juga membantu untuk menyosialisasikan ini,” tutur  Tunggal.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, pihaknya akan mendorong penggunaan biodiesel untuk menggantikan BBM.

Menurutnya, kebijakan penggunaan biodiesel hingga 10 persen tidak hanya mengurangi defisit neraca perdagangan, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi.

Mahendra menuturkan, kebijakan pemanfaatan biodiesel tidak hanya diterapkan tahun ini saja. Tapi berkesinambungan di tahun-tahun mendatang dengan alokasi biodiesel sebesar 10 persen.

“Kalau yang mandatori kan 10 persen, tentu kalau sepanjang tahun diberlakukan itu 10 persen. Tapi kita sekarang sudah mau masuk September mungkin tentu masih tidak sebesar itu,” jelas Mahendra.

Kebijakan tersebut nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM agar lebih efektif baik dari segi untuk konsumsi yang sifatnya disubsidi, maupun juga untuk yang nonsubsidi.  [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya