Berita

ilustrasi, impor bahan bakar minyak

Bisnis

Konversi BBM Ke Biogas Butuh Sosialisasi 15 Tahun

RABU, 28 AGUSTUS 2013 | 08:29 WIB

Langkah pemerintah untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dengan melakukan konversi ke biogas tidak mudah. Pasalnya, sosialisasinya saja butuh waktu 15 tahun.

“Kita komit untuk memperlancar ini karena akan menjadi kebutuhan nasional. (Kebutuhan) Energi fosil sendiri kan naik 7 persen per tahun,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tunggal di Jakarta, kemarin.

Dia mengakui, diperlukan sumber energi alternatif seperti pemanfaatan kotoran hewan ternak yang bisa dijadikan biogas sebagai pengganti BBM. Padahal, potensi dalam negeri sebenarnya besar sekali tetapi belum dikembangkan maksimal.


Namun, dia mengakui, ada hambatan sulit untuk menerapkan itu. Selain itu, membutuhkan waktu yang lama karena ini menyangkut sosialisasi, kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri dan kurangnya nilai keekonomian pengembangan energi tersebut.

“Negara yang sudah menerapkan ini perlu waktu 10-15 tahun sosialisasi, seperti Swedia. Jadi kita butuh peran media juga membantu untuk menyosialisasikan ini,” tutur  Tunggal.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, pihaknya akan mendorong penggunaan biodiesel untuk menggantikan BBM.

Menurutnya, kebijakan penggunaan biodiesel hingga 10 persen tidak hanya mengurangi defisit neraca perdagangan, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi.

Mahendra menuturkan, kebijakan pemanfaatan biodiesel tidak hanya diterapkan tahun ini saja. Tapi berkesinambungan di tahun-tahun mendatang dengan alokasi biodiesel sebesar 10 persen.

“Kalau yang mandatori kan 10 persen, tentu kalau sepanjang tahun diberlakukan itu 10 persen. Tapi kita sekarang sudah mau masuk September mungkin tentu masih tidak sebesar itu,” jelas Mahendra.

Kebijakan tersebut nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM agar lebih efektif baik dari segi untuk konsumsi yang sifatnya disubsidi, maupun juga untuk yang nonsubsidi.  [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

Matador Pulangkan Belgia di Menit Akhir

Sabtu, 11 Juli 2026 | 04:14

Pengadaan Batu Bara Belum Tentu Penyebab Blackout Sumatera

Sabtu, 11 Juli 2026 | 04:05

Ijazah Asli Jokowi Dipastikan Sama seperti Unggahan Dian Sandi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:45

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Jampidsus Febrie Resmi Mundur

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:23

Antara VAR dan Tuduhan Argentina Anak Emas FIFA

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:02

Pemerintah Dukung Kortastipidkor Usut Tuntas Perkara Korupsi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02:35

Pernyataan Febrie Dinilai Upaya Kendalikan Narasi di Tengah Deretan Fakta

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02:33

Demo Copot Jampidsus Febrie

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02:24

Akademisi University Swedia Teliti Penanggulangan Bencana PMI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02:11

Selengkapnya